JagatBisnis.com – Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menyatakan keyakinannya terhadap proyek ambisius pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Proyek ini dianggap sebagai peluang besar bagi pengembang properti di Indonesia, didukung oleh pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta tim pengadaan perumahan yang dipimpin oleh Hasyim.
Bambang mengungkapkan, “Dengan adanya kementerian khusus perumahan dan tim pengadaan, ini menunjukkan bahwa program perumahan yang dijanjikan Pak Prabowo menjadi prioritas. Tim akan fokus mengejar anggaran untuk merealisasikan program ini.”
Pengalaman Menteri PKP Menjadi Modal Penting
Bambang juga menyoroti pengalaman Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang telah aktif dalam sektor properti, termasuk pembangunan hotel di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama pengembang besar. Ia yakin bahwa tim di Kementerian PKP memiliki pemahaman mendalam tentang industri properti dan akan bekerja sama dengan mantan tim Kementerian PUPR untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang setara dengan 15 juta rumah selama masa pemerintahan Prabowo.
Tantangan Pembangunan Hunian Vertikal
Meskipun optimis, Bambang mengakui adanya tantangan besar dalam pembangunan hunian vertikal. Dari target 3 juta rumah, sekitar 2 juta unit diproyeksikan berupa hunian vertikal, sementara 1 juta unit lainnya adalah rumah tapak, yang lebih mudah dicapai dengan dukungan KPR bersubsidi dari pemerintah.
“Pasar untuk rumah tapak sangat besar, terutama jika pemerintah bisa menyediakan KPR bersubsidi. Namun, hunian vertikal menghadapi tantangan, karena hingga saat ini, belum ada pengembang swasta yang membangun rusunami. Harga jualnya tidak sebanding dengan biaya konstruksi,” jelas Bambang.
Usulan Penyesuaian Harga Jual
REI telah mengajukan kepada Kementerian PUPR untuk meninjau kembali harga jual rusunami yang belum berubah selama lebih dari empat tahun. Penyesuaian harga ini dianggap penting agar pengembang swasta tetap memperoleh margin keuntungan, meskipun kecil, untuk menarik minat dalam pembangunan hunian vertikal.
“Kami sudah mengajukan usulan ke PUPR untuk menyesuaikan harga jual. Ini krusial agar ada margin keuntungan bagi pengusaha dan mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan hunian vertikal,” tutup Bambang.
Kesimpulan
Dengan dukungan pemerintah dan pemahaman mendalam dari tim Kementerian PKP, REI optimis bahwa proyek pembangunan 3 juta rumah dapat direalisasikan. Namun, tantangan dalam pembangunan hunian vertikal perlu diatasi melalui penyesuaian harga jual agar pengembang swasta dapat berkontribusi lebih aktif. (Hky)
