Dualisme Kepemimpinan Kadin Dinilai Berpotensi Merugikan Dunia Industri dan Perdagangan.

Dualisme Kepemimpinan Kadin Dinilai Berpotensi Merugikan Dunia Industri dan Perdagangan. foto dok bmm-kadinindonesia.com

JagatBisnis.com – Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan menilai bahwa dualisme kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dapat memperburuk kondisi industri dan perdagangan di tanah air. Menurut Yustinus, persaingan untuk merebut tampuk kepemimpinan Kadin menunjukkan kemunduran dalam profesionalitas dan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu.

“Perpecahan dalam kepemimpinan Kadin ini mencerminkan kemunduran profesionalitas dan merupakan dampak dari perebutan kekuasaan politik. Ini adalah gejala yang bisa memperburuk dunia usaha dan industri,” ujar Yustinus dalam keterangannya pada Senin (16/9).

Baca Juga :   Gugat Permenaker 18/2022, Pengusaha Kompak Tolak Penetapan Upah Minimum 2023

Yustinus khawatir bahwa dampak dari perebutan kekuasaan di kalangan elit ini dapat menghambat upaya untuk memajukan sektor industri. Ia berpendapat bahwa advokasi kebijakan yang dilakukan saat ini mungkin akan berat sebelah dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses langsung ke pemerintah.

“Adalah sangat disayangkan jika advokasi kebijakan tidak didasarkan pada kepentingan semua pihak. Ini bisa membuat upaya untuk memajukan sektor industri menjadi tidak efektif,” tambahnya.

Baca Juga :   Kadin Indonesia Dorong Pembentukan Satgas Impor Ilegal untuk Kawal Tujuh Komoditas Utama

AKLP berharap agar Kadin ke depan dapat berperan lebih konsisten dalam mendorong advokasi kebijakan kepada pemerintah, tanpa memberikan keuntungan khusus kepada kelompok-kelompok tertentu. Salah satu harapan utama AKLP adalah agar Kadin dapat mempercepat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait harga gas bumi untuk industri, yang dinilai krusial untuk reindustrialisasi.

Baca Juga :   Kadin Indonesia Ajak UMKM Solo Go Digital

“Kadin sangat diharapkan untuk mendesak pemerintah agar segera mengesahkan PP tentang gas bumi untuk industri. Ini adalah langkah penting dalam upaya reindustrialisasi dan pemulihan sektor industri,” pungkas Yustinus.

Dengan harapan ini, diharapkan Kadin dapat memainkan peran yang lebih efektif dan inklusif dalam mendukung perkembangan industri dan perdagangan di Indonesia, mengatasi konflik kepentingan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pelaku usaha. (Mhd)