JagatBisnis.com – Bali, salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia, kini menghadapi tantangan serius akibat pesatnya perkembangan sektor pariwisata. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menunda pembangunan hotel, vila, dan kelab malam baru di beberapa area di Bali, sebagai respons terhadap kekhawatiran akan overdevelopment yang dapat merusak infrastruktur lokal, lingkungan, dan budaya setempat.
Lonjakan Pariwisata Pasca-Pandemi
Sejak pencabutan pembatasan akibat pandemi COVID-19, Bali mengalami lonjakan kunjungan wisatawan yang signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 2,9 juta wisatawan mancanegara memasuki Bali melalui bandara internasional pulau tersebut pada paruh pertama tahun ini.
Namun, kebangkitan ini juga membawa dampak negatif. Kemacetan lalu lintas meningkat, konstruksi hotel dan fasilitas baru meledak, dan beberapa wisatawan asing menunjukkan perilaku tidak pantas, seperti berpose telanjang di situs-situs sakral dan mengganggu pertunjukan tari di pura.
Masalah Sosial dan Budaya
Bali semakin populer di kalangan digital nomads, yang sering tinggal untuk jangka waktu lebih lama. Meski begitu, tingginya jumlah wisatawan menimbulkan masalah sosial. Insiden seperti perilaku tidak senonoh di depan umum dan penghinaan terhadap budaya lokal telah memicu kemarahan penduduk setempat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, melaporkan bahwa saat ini terdapat sekitar 200.000 warga negara asing tinggal di Bali, yang meningkatkan kekhawatiran mengenai kejahatan dan persaingan dalam dunia kerja lokal.
Kebijakan Moratorium: Menjaga Keseimbangan
Untuk mengatasi isu-isu ini, pemerintah Indonesia telah menyepakati moratorium pembangunan hotel baru, termasuk vila dan kelab malam. Meski durasi moratorium belum ditentukan secara pasti, Luhut Pandjaitan mengindikasikan bahwa kebijakan ini bisa berlangsung hingga satu dekade.
Tahun lalu, Bali mencatatkan adanya 541 hotel, meningkat dari 507 pada tahun 2019. Lonjakan ini memberikan tekanan besar pada infrastruktur pulau, terutama di bagian selatan yang mengalami kemacetan lalu lintas dan masalah lingkungan yang parah.
Sebagai bagian dari upaya untuk menyeimbangkan antara perekonomian, lingkungan, dan budaya lokal, pemerintah sedang melakukan audit mendalam terhadap sektor pariwisata di Bali. Langkah ini bertujuan untuk melakukan reformasi yang signifikan dalam pengelolaan pariwisata di pulau tersebut.
Inisiatif Baru untuk Menjaga Keseimbangan
Selain moratorium, pemerintah juga memperkenalkan pajak wisata sebesar Rp 150.000 (US$9) untuk setiap wisatawan asing yang memasuki Bali. Pajak ini diharapkan dapat membantu melindungi budaya lokal. Otoritas Bali juga merencanakan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan bandara dengan destinasi wisata populer untuk mengurangi kemacetan di jalan-jalan utama.
Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno, baru-baru ini mengingatkan bahwa wilayah Bali Selatan hampir mengalami over-tourism. Ia memperingatkan bahwa jika jumlah wisatawan meningkat sebesar 10%, Bali berisiko mengalami situasi serupa dengan Barcelona, di mana wisatawan dianggap sebagai beban oleh penduduk setempat.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berusaha keras untuk mencegah Bali jatuh ke dalam situasi yang sama dan menjaga agar pulau ini tetap menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan dan menyenangkan bagi semua pihak. (Hky)
