JagatBisnis.com – Komisi XI DPR RI melakukan rapat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dalam APBN AT 2023, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8/2024). Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyoroti adanya temuan BPK dalam penyusunan laporan keuangan antara Pelaporan Keuangan dan Kinerja serta Pertumbuhan Ekonomi APBN 2023.
“Ada temuan BPK dalam penyusunan laporan keuangan antara Pelaporan Keuangan dan Kinerja masih terdapat pertanggungjawaban program/kegiatan pemerintah yang belum sepenuhnya memadai, temasuk di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena pada TA 2023 tercatat, Pagu anggaran Kemenkeu sebesar Rp45,22 triliun atau meningkat dari angka pengajuan awal, yakni sebesar Rp45,12 triliun,” kata Anis di Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Menurut Anis, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk membangun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dan penguatan peran APIP K/L dalam pengawasan terhadap pengelolaan anggaran belanja.
“Rekomendasi BPK ini harus benar-benar dilaksanakan, agar ke depan catatan-catatan yang diberikan oleh BPK untuk Kementerian Keuangan tidak terulang lagi,” tegas Anis.
Dia memaparkan, untuk pertumbuhan ekonomi pada APBN 2023, positif dan merata serta kemiskinan menurun. Namun, penurunan kemiskinan dalam 10 tahun terakhir tidak signifikan. Hal ini menunjukkan, APBN sudah bekerja sangat keras dan tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat.
“Sebenarnya, pertumbuhan ekonomi dan nilai positif bagi APBN tidak selalu dilihat dari angka-angka. Namun, dari bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutur Anis.
Dia menjelaskan, capaian angka yang telah disampaikan pemerintah, harusnya disertai dengan penilaian realita di lapangan terkait dengan kemampuan belanja rumah tangga, angka pengangguran dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga kita bisa melihat kualitas pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi berjalan bersamaan.
“Apalagi, kinerja APBN 2023 sudah memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap belanja negara, bahkan realisasinya di atas 100 persen. Realisasi perpajakan yang melebihi target di 2023 ditopang oleh kenaikan harga komoditas. Untuk itu, Kemenkeu harus memikirkan strategi lain untuk APBN berikutnya dengan tidak bergantung pada kenaikan harga komoditas,” tutup Anis. (eva)
