JagatBisnis.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa hingga Juli 2024, realisasi pembiayaan investasi telah mencapai Rp 53,73 triliun. Pembiayaan ini disalurkan melalui berbagai saluran, termasuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan tujuan untuk mendukung berbagai sektor penting.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers pada Selasa (13/8) menjelaskan rincian dari alokasi investasi tersebut. Di antaranya, sebesar Rp 15 triliun telah disalurkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk beasiswa pendidikan, Rp 1,9 triliun untuk lembaga keuangan internasional, dan Rp 8,6 triliun untuk KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,5 triliun diberikan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dan Rp 18,6 triliun kepada PT Hutama Karya (HK). PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) juga menerima PMN sebesar Rp 6 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pembiayaan ini bukan termasuk belanja, melainkan investasi strategis. “Ini uang keluar namun bukan belanja, tapi namanya investasi. Sampai dengan akhir Juli kita sudah mengeluarkan Rp 53,73 triliun,” tuturnya.
Investasi yang dialokasikan untuk LPDP telah menghasilkan 23.870 alumni per 31 Juli 2024, di mana 66,58% bekerja di sektor publik dan 33,42% di sektor privat. Beasiswa ini mendukung anak-anak Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di universitas terkemuka di seluruh dunia, meningkatkan reputasi Indonesia di kancah internasional.
Untuk FLPP, alokasi tahun 2024 sebesar Rp 13,72 triliun ditargetkan untuk penyaluran 166.000 unit rumah kepada MBR. Per akhir Juli 2024, sudah ada 109.719 unit rumah senilai Rp 13,37 triliun yang telah dinikmati oleh MBR.
Investasi di lembaga keuangan internasional juga berkontribusi pada Islamic Development Bank, International Development Association, dan International Fund for Agricultural Development (IFAD), mendukung proyek-proyek global.
Penyertaan Modal Negara untuk WIKA berperan dalam penyelesaian berbagai proyek strategis nasional (PSN) melalui penerbitan saham baru. Di sisi lain, PMN untuk PT Hutama Karya mayoritas digunakan untuk pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dengan tambahan PMN pada 2024 akan melanjutkan pembangunan JTTS tahap II ruas Kayu Agung-Palembang-Betung.
BPUI menerima PMN untuk mendukung pengalihan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang bertujuan memperkuat industri asuransi di Indonesia.
Dengan pencapaian ini, Kemenkeu menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pendidikan, perumahan, infrastruktur, dan penguatan industri asuransi, sebagai bagian dari strategi investasi nasional yang berkelanjutan. (Hky)
