JagatBisnis.com – Meskipun pemerintah aktif mendorong adopsi kendaraan listrik (EV) di Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memperkirakan bahwa kendaraan listrik baru akan mendominasi pasar Indonesia dalam waktu 15-20 tahun ke depan. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Rachmat Kaimuddin, menjelaskan bahwa perubahan pasar memerlukan waktu yang cukup lama.
“Kita perkirakan mungkin memerlukan 15-20 tahun lagi agar kendaraan listrik bisa menjadi dominan di pasar. Saat ini ada sekitar 20 juta mobil dan 120 juta motor yang sudah ada, sehingga memerlukan waktu untuk meningkatkan penerimaan pasar dan mengganti kendaraan yang sudah ada,” ujar Rachmat dalam acara Multi Stakeholder Consultation Meeting mengenai persiapan pasokan BBM untuk penerapan BBM Euro 4 pada Jumat (9/8).
Rachmat menekankan bahwa penggunaan kendaraan listrik tidak hanya akan membantu mengurangi emisi, tetapi juga berdampak positif pada masalah polusi udara dan kesehatan masyarakat. Namun, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik menjadi mayoritas di pasar, langkah yang bisa diambil saat ini adalah meningkatkan kualitas bahan bakar.
“Saat ini, kita bisa fokus pada peningkatan kualitas BBM untuk menurunkan emisi gas buang kendaraan dengan menerapkan standar Euro 4. Standar ini sebenarnya sudah ada sejak 2005 di luar negeri dan bahkan sekarang banyak negara sudah menggunakan standar Euro 6,” tambah Rachmat.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 20/Setjen/Kum.1/3/2017 yang disahkan pada 10 Maret 2017 menetapkan bahwa bahan bakar dengan standar Euro 4 harus tersedia paling lambat 1 tahun 6 bulan untuk kendaraan bermotor berbahan bakar bensin, CNG, dan LPG, serta paling lambat 4 tahun untuk kendaraan bermotor berbahan bakar diesel.
Rachmat juga menekankan bahwa untuk menerapkan standar Euro 4 di seluruh Indonesia, PT Pertamina (Persero) perlu menambah pasokan BBM. Namun, ia berharap penambahan pasokan ini tidak membebani anggaran negara atau konsumen.
“Kita sedang mencari solusi agar kualitas BBM bisa diperbaiki tanpa menaikkan harga. Ini memang mungkin, tapi ada biaya yang perlu dipertimbangkan. Kami berharap biaya tambahan ini tidak akan ditanggung oleh pemerintah atau masyarakat,” kata Rachmat.
Dia juga menyinggung kemungkinan pengalihan subsidi BBM untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran. “Salah satu ide adalah mengalihkan subsidi BBM dari kelompok yang lebih mampu kepada mereka yang lebih membutuhkan, seperti pengguna kendaraan umum, taksi online, dan angkutan lainnya,” tutup Rachmat.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memperbaiki kualitas BBM sambil mempersiapkan pasar untuk transisi menuju kendaraan listrik dalam beberapa dekade mendatang. (Hky)
