JagatBisnis.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di angka 5,1% selama periode pemerintahan Prabowo dari 2025 hingga 2029. Menurut Airlangga, angka tersebut adalah proyeksi dan tidak perlu dianggap sebagai indikator pasti masa depan.
“Proyeksi IMF adalah pandangan berdasarkan data saat ini dan bisa berubah. Kami tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mencapai 5,2%,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (8/8).
Airlangga memastikan bahwa pemerintahan saat ini tetap menjaga fiskal dengan hati-hati, dan kebijakan ini akan berlanjut di bawah pemerintahan yang baru. “Kami terus menjaga fiskal secara ketat, dan komitmen ini akan diteruskan,” tambahnya.
Proyeksi IMF tersebut dipaparkan dalam laporan Article IV Consultation Agustus 2024. Meskipun IMF tidak menguraikan alasan rinci di balik proyeksi pertumbuhan tersebut, mereka memberikan beberapa rekomendasi penting untuk pemerintahan mendatang yang akan dimulai pada akhir 2024.
Rekomendasi IMF untuk Pemerintahan Mendatang
1. **Kebijakan Fiskal**:
IMF menyarankan agar pemerintah baru memprioritaskan belanja berkualitas tinggi yang mendukung pembangunan, serta memantau risiko fiskal. Mereka juga merekomendasikan peningkatan cakupan dan kecukupan jaring pengaman sosial, penargetan subsidi yang lebih baik, dan peningkatan penerimaan pajak untuk mendukung belanja pemerintahan, termasuk program-program baru seperti makan siang gratis.
2. **Inklusi dan Perkembangan**:
Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif, IMF merekomendasikan peningkatan belanja pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial, serta peningkatan belanja pendidikan. Fokus pada kualitas dan waktu pembelajaran dapat membantu mengurangi kesenjangan keterampilan dan meningkatkan produktivitas.
3. **Tata Kelola**:
IMF menekankan pentingnya memperkuat tata kelola dan anti-korupsi, serta memperbaiki sistem hukum untuk mendukung akuntabilitas dan kepastian usaha. Ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan transparan bagi pelaku usaha.
4. **Kebijakan Perdagangan dan Penanaman Modal Asing (PMA)**:
IMF merekomendasikan agar pemerintahan baru menghindari kebijakan perdagangan yang restriktif dan mengurangi hambatan non-tarif yang dapat mengganggu keputusan perdagangan dan investasi. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalisir dampak internasional yang negatif.
5. **Iklim Usaha**:
Untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, IMF menyarankan agar pemerintah baru mengurangi ketidakpastian regulasi, biaya birokrasi, dan hambatan administratif. Ini bertujuan untuk mempermudah proses berbisnis dan mendorong investasi.
Dengan berbagai rekomendasi tersebut, IMF berharap pemerintahan mendatang dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sementara itu, Airlangga Hartarto tetap optimis bahwa Indonesia dapat melanjutkan pertumbuhan positif dan mengelola ekonomi dengan baik di masa depan. (Mhd)
