Kemenkeu Antisipasi Dampak Resesi AS: Peluang dan Strategi untuk Perekonomian Indonesia

Kemenkeu Antisipasi Dampak Resesi AS: Peluang dan Strategi untuk Perekonomian Indonesia. foto dok surakarta.go.id

JagatBisnis.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mengantisipasi potensi dampak resesi di Amerika Serikat (AS) yang berpotensi mempengaruhi perekonomian domestik. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan bahwa penurunan suku bunga The Fed dapat memberikan peluang positif bagi pasar surat utang pemerintah Indonesia.

Menurut Febrio, jika suku bunga AS terus turun, pasar surat berharga negara (SBN) Indonesia akan menjadi lebih menarik bagi investor. “Penurunan bunga surat utang AS, yang saat ini berada di level 3,7%, telah memberikan dampak positif bagi bunga SBN tenor 10 tahun yang turun menjadi 6,77%,” ungkapnya. Dengan penurunan ini, Febrio melihat peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan dinamika global dan memperbaiki struktur pembiayaan negara.

Baca Juga :   Jokowi Targetkan Rp666,4 Triliun Pembiayaan APBN 2024 dari SBN, Kemenkeu Siapkan Strategi Ini

Kemenkeu berkomitmen untuk mengelola dinamika ini dengan baik agar tidak berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. “Kami harus memastikan bahwa perubahan global ini justru dapat memperbaiki dan memanfaatkan peluang dalam struktur pembiayaan kita,” tambah Febrio.

Pada semester pertama 2024, Kemenkeu mencatat adanya peningkatan signifikan dalam pembiayaan utang pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 214,7 triliun, meningkat sebesar 28,9% dibandingkan semester yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 166,5 triliun. Meskipun demikian, angka ini masih jauh dari target pagu anggaran sebesar Rp 648,1 triliun, dengan realisasi baru mencapai 33,1%.

Baca Juga :   Dana Pemda Rp113,38 Triliun Masih Mengendap di Bank

Penarikan utang pemerintah sebagian besar berasal dari surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 206,2 triliun, yang merupakan 30,9% dari APBN. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 157,9 triliun. Sri Mulyani menyebutkan bahwa meskipun angka nominalnya lebih tinggi, hal ini masih sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Baca Juga :   Kementerian Keuangan Tetap Jalankan Kebijakan Automatic Adjustment untuk APBN 2025

“Dinamika yang terjadi di pasar global ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi kita. Kami akan terus memantau dan menyesuaikan strategi untuk memastikan pembiayaan tetap on track dan mendukung perekonomian nasional,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Kemenkeu berharap dapat memanfaatkan situasi global yang sedang berubah untuk memperkuat stabilitas dan keberlanjutan perekonomian Indonesia. (Mhd)