JagatBisnis.com – Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam program penyaluran pompanisasi yang digalakkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Temuan ini terungkap dari laporan petugas lapangan saat melakukan kunjungan di Temanggung, Jawa Tengah.
Deputi III KSP, Edy Priyono, menjelaskan bahwa saat kunjungan tersebut, ditemukan bahwa daerah dataran tinggi di Temanggung, yang mayoritasnya tidak memiliki sawah dan lebih banyak ditanami komoditas hortikultura seperti cabai dan tembakau, malah mendapatkan jatah pompa. “Kami menemukan bahwa daerah yang seharusnya tidak membutuhkan pompa air justru menerima jatah. Hal ini tentu mengejutkan dan memunculkan kekhawatiran,” ujar Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan pada 5 Agustus.
Menanggapi temuan ini, Edy meminta Kementan, TNI, dan Polri untuk mengeluarkan petunjuk pelaksanaan yang jelas agar penyaluran program pompanisasi lebih tepat sasaran dan guna. “Kami tidak tahu apakah masalah ini hanya terjadi di Temanggung atau juga di daerah lain. Kami khawatir jika hal ini terjadi di banyak daerah, maka program ini tidak akan efektif,” tambahnya.
Program pompanisasi merupakan salah satu andalan Kementan untuk memitigasi dampak musim kemarau terhadap produksi komoditas strategis tahun ini. Dengan anggaran sekitar Rp 7 triliun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan pengadaan dan distribusi 25.000 pompa air sawah bisa rampung bulan ini. Pompa-pompa ini akan dipasang di sentra produksi beras untuk mengatasi masalah kekeringan.
Menteri Amran menjelaskan, “Pompanisasi adalah solusi cepat dibandingkan dengan mencetak lahan sawah baru, yang membutuhkan waktu antara satu hingga tiga tahun. Dengan program ini, kami berharap bisa mengurangi dampak kekeringan dengan lebih efisien.”
Dengan langkah-langkah perbaikan yang diusulkan, diharapkan penyaluran pompa air dapat lebih tepat guna dan meningkatkan efektivitas program dalam mengatasi dampak kekeringan. (Mhd_
