JagatBisnis.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, telah memberikan pernyataan terkait dugaan kasus fraud yang mengguncang PT Indofarma Tbk (INAF). Dalam sebuah acara di Jakarta Pusat, Erick menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas apabila hasil investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkonfirmasi adanya indikasi korupsi.
“Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Kasus fraud akan ditangani secara serius, dan jika terbukti ada korupsi, pelakunya akan ditindak tegas,” ucap Erick kepada Kontan pada acara peluncuran Yayasan BUMN.
Erick juga menegaskan bahwa BUMN tidak akan menghindari tanggung jawab terhadap utang-utang yang dimiliki oleh INAF, khususnya kepada para vendor.
“Tentu saja kita harus melakukan penyelamatan, termasuk melunasi utang kepada vendor-vendor yang telah bekerja sama dengan Indofarma,” tambahnya.
Meskipun demikian, Erick tidak memberikan detail konkretnya mengenai strategi apa yang akan diambil untuk menyelamatkan INAF dari krisis ini.
“Mengelola Indofarma dengan baik memerlukan banyak strategi. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ungkapnya.
Menanggapi sumber masalah dari kasus fraud ini, Erick menyatakan bahwa biasanya kasus semacam ini melibatkan oknum yang bertanggung jawab di dalam organisasi.
“Setiap organisasi bisa mengalami masalah dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. BUMN telah melakukan audit investasi dan melaporkan temuan kepada BPK untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Erick juga menyinggung mengenai kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menurutnya penting untuk memastikan bahwa praktek-praktek koruptif dapat dihindari di masa depan.
“Kami akan terus bekerja sama dengan KPK untuk memperbaiki situasi dan mencegah terjadinya korupsi di BUMN,” tambahnya.
Sebagai tambahan informasi, kinerja keuangan INAF mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023, dengan mencatatkan rugi bersih yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan juga memiliki utang signifikan kepada beberapa pihak, termasuk PT Bio Farma, PT Telkom Indonesia, PT Kimia Farma, PT Promosindo Medika, PT Bank Negara Indonesia, PT Universal BPR, dan PT BPR Inti Dana Sukses Makmur.
Direktur Utama Indofarma, Yeliandriani, sebelumnya mengakui bahwa perusahaan terlibat dalam transaksi pinjaman online (pinjol) dengan menggunakan nama-nama karyawan, yang menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR.
Kasus ini menyorot kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh BUMN di sektor farmasi dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan dan transparansi dalam mengelola perusahaan milik negara. (Mhd)
