JagatBisnis.com – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) merilis catatan terbaru mengenai komposisi belanja pemerintah pusat Indonesia, menyoroti dominasi pembayaran bunga utang dan belanja pegawai dibandingkan belanja modal yang terus menurun setiap tahunnya.
Menurut Indef, belanja pemerintah pusat masih didominasi oleh dua pos besar: pembayaran bunga utang dan belanja pegawai. Pada tahun 2023, proporsi belanja pegawai mencapai 18,8%, sedangkan pembayaran bunga utang mencapai 19% dari total belanja. Sementara itu, belanja modal hanya menyumbang 11,3%.
Eisha M. Rachbini, Direktur Program Indef, mengkritisi komposisi ini. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih mengalokasikan anggaran melalui belanja modal karena kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menyoroti bahwa di tahun-tahun mendatang, terutama 2024 dan 2025, di mana banyak utang jatuh tempo, alokasi belanja modal masih terlalu rendah dibandingkan dengan belanja pegawai dan pembayaran bunga utang.
Indef mencatat bahwa untuk tahun ini, proporsi pembayaran bunga utang meningkat menjadi 20,3% dari total belanja, sementara belanja modal turun menjadi 10%. Hal ini menunjukkan tantangan dalam pengelolaan ruang fiskal, di mana pemerintah harus menghadapi kewajiban membayar utang jatuh tempo yang meningkat.
Eko Listiyanto, Wakil Direktur Indef, mengamati bahwa beban pembayaran bunga utang sudah cukup memberatkan ruang fiskal yang semakin terbatas. Hal ini menjadi lebih kompleks di tengah upaya meningkatkan penerimaan negara yang tidak mudah, terutama dengan perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas.
Dengan komposisi belanja seperti ini, Indef mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali alokasi anggaran agar lebih seimbang dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perubahan strategis dalam pengelolaan belanja pemerintah pusat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. (Mhd)
