jagatbisnis.com – JAKARTA. Anggaran pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih banyak mengendap di perbankan dalam negeri.
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mencatat, hingga Februari 2024 dana simpanan pemerintah di perbankan mencapai Rp 1.132 triliun.
Ini terdiri dari dana pemerintah daerah yang disimpan di bank regional sebesar Rp 178 triliun, dana pemerintah pusat di bank komersial Rp 306 triliun, dan dana pemerintah pusat di pusat Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 548 triliun.
David menilai, dana pemerintah baik pusat dan daerah yang menumpuk atau belum dibelanjakan dengan optimal tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Terutama belanja modal yang memberi dampak multiplier lebih tinggi. Kalau lambat dibelanjakan, dapat membuat pertumbuhan ekonomi kurang optimal,” tutur David kepada Kontan, Minggu (5/5).
Maka dari itu, ia menyebut perlu adanya kebijakan insentif dan disinsentif yang dikeluarkan pemerintah pusat agar pemerintah daerah ataupun kementerian/lembaga (K/L) tidak menunda-nunda realisasi belanjanya.
Untuk diketahui, sebenarnya pemerintah pusat sudah pernah memberikan penghargaan berupa insentif kepada pemerintah daerah maupun K/L yang sukses melakukan percepatan realisasi belanja.
Akan tetapi, untuk tahun ini belum ada keterangan lebih lanjut apakah kebijakan tersebut akan kembali diterapkan ataupun tidak.
“Namun disinsentif diperlukan, jadi kalau belanjanya terlambat ada sanksi. Kalau untuk pemerintah daerah mungkin bisa ditunda atau dipotong dana transfer buat daerah jika realisasi belanjanya terlambat,” saran David. (Hfz)
