JagatBisnis.com – Rendahnya rasio pajak Indonesia atas Pendapatan Rasio Bruto (PDB) menjadikan Indonesia sebagai negara pengumpul pajak terlemah di kawasan Asia Tenggara. Demikianlah disampaikan Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).
Menurut Anis, selama hampir 10 tahun pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi, rasio pajak Indonesia tidak pernah mencapai level 11 persen. Bahkan, Bank Dunia pernah menyebut rasio pajak Indonesia merupakan yang paling rendah dibandingkan negara negara berkembang lainnya.
“Buruknya rasio pajak membuat utang Indonesia kian melonjak. Hal itu karena konsekuensi penerimaan pajak yang rendah menjadi semakin bertambahnya utang untuk membiayai pembangunan. Dari tahun ke tahun, utang Indonesia nyaris selalu lebih besar dari pembayaran utang sehingga jumlahnya kian menumpuk,”ujar anggota Komisi XI DPR RI ini.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini mengungkapkan, rasio utang Indonesia seringkali disebut aman karena masih di bawah 30 persen dari PDB. Pernyataan ini mesti disampaikan secara kritis, karena besarnya utang harus dikaitkan pula dengan kemampuan perolehan pendapatan.
“Logika sederhananya, meski utang relatif tidak besar tetapi bila tingkat pendapatan atau kemampuan membayar rendah tentu saja sangat mengkhawatirkan,” tegas dia.
Dia berharap, agar pemerintahan yang akan datang mampu memperbaiki rasio pajak yang stagnan tersebut. Syaratnya, pemerintahan nanti harus tetap menjaga daya beli masyarakat. Karena penerimaan PPN menyumbang porsi terbesar pajak, sebanyak 22,7 persen.
“Selain itu. kepatuhan pajak PPh badan harus ditingkatkan, pembenahan SDM perpajakan, dan pejabat publik yang bersih dari penghindaran pajak atau kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak,” tutup Anis. (eva)
