JagatBisnis.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, mengungkapkan bahwa investasi di daerah masih terganjal oleh pungutan liar (pungli) dan regulasi yang berbelit.
Diana mengatakan, pungli masih marak terjadi di daerah, terutama di luar provinsi DKI Jakarta. Praktik “undertable” atau uang sogokan juga banyak ditemukan.
“Dan yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli di daerah. Ini bapak-bapak sebagai calon pemimpin pemerintah pusat, harapan kami bisa direalisasikan,” ujar Diana dalam konferensi pers dialog capres bersama KADIN: Menuju Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theater, Rabu (10/1).
Diana mengaku biaya pengeluaran mereka bukannya berkurang saat membuka bisnis di daerah, tapi justru pengusaha terkena biaya-biaya di luar bisnis.
“Hal-hal yang menurut kita itu kebijakan pusat, tidak perlu lagi ada tambah-tambah sesuatu. itu bukannya berarti kita malah mengurangi cost biaya tinggi, tapi kami membuka usaha di daerah mendapat cost-cost di luar yang kami rasakan di DKI Jakarta,” tuturnya.
Selain pungli, Diana juga menyoroti regulasi yang berbelit di daerah. Menurutnya, setiap daerah memiliki regulasi yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan pengusaha untuk mengurus izin usaha.
“Sehingga kami merasa bahwa proses perizinan di daerah itu tidak semudah di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta sudah mengikuti sistem,” ujarnya.
Diana berharap, pemerintah pusat dapat mengatasi isu pungli dan regulasi yang berbelit di daerah. Hal ini penting untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Harapannya bahwa ke depan pemerintah pusat harus betul-betul perhatikan kebijakan dari pemerintah daerah yang dikeluarkan walaupun otonomi daerah. Ini sangat mengganggu sehingga tidak mungkin Indonesia menjadi besar kalau daerahnya tidak didukung,” sambungnya.
(tia)
