Berita  

IMF Mendorong Ukraina Mandiri secara Keuangan: Fokus pada Pajak dan Reformasi

IMF

JagatBisnis.com Badan Moneter Internasional (IMF) telah mengeluarkan peringatan serius kepada Ukraina, mendorong negara itu untuk mencari cara mandiri dalam pembiayaan, karena bantuan asing ke Ukraina diprediksi akan berkurang. Gavin Gray, Kepala IMF, dalam wawancara dengan NV Business pada Senin, 9 Oktober 2023, juga memberikan saran kepada Ukraina untuk memusatkan perhatian pada pengumpulan pendapatan pajak.

Gray menyatakan, “Semua pihak menyadari bahwa bantuan internasional untuk Ukraina akan semakin menipis dari waktu ke waktu, sehingga Ukraina perlu mengembangkan sumber-sumber pendapatan dari dalam negeri untuk mendanai dirinya sendiri. Pihak berwenang di Ukraina diharapkan untuk memperkuat kapasitas dalam pengumpulan pendapatan, terutama melalui pajak dan cukai.”

Gray menekankan bahwa Ukraina perlu lebih banyak pendapatan pajak untuk mendukung sektor-sektor sosial setelah berakhirnya perang di negara tersebut. IMF sebelumnya pada Maret 2023 telah menyetujui program pinjaman selama empat tahun senilai USD 15.6 miliar (Rp 244 triliun) untuk Ukraina, yang akan disalurkan dalam dua tahap, dengan USD 3.5 miliar (Rp 54 triliun) sudah diberikan ke Ukraina.

Baca Juga :   Pengungsi dari Ukraina dapat Bantuan dari Jerman Senilai 2 Miliar Euro

Menurut Gray, Kyiv harus melaksanakan reformasi pajak yang ketat untuk memenuhi persyaratan dana yang akan diberikan oleh IMF. Langkah-langkah tersebut termasuk mengaudit pajak usaha dan mengubahnya menjadi undang-undang untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Baca Juga :   DPR Sahkan RUU HPP, Tarif PPN Naik 11 Persen

Dukungan untuk Ukraina tampak semakin menipis, meskipun jajak pendapat publik menunjukkan bahwa sebagian besar warga Amerika Serikat masih mendukung bantuan kepada negara tersebut. Kelompok kecil anggota Partai Republik di Amerika Serikat telah lama mengkritik bantuan kepada Ukraina, dengan tuduhan ketidakmemadaiannya upaya pemerintah Kyiv dalam memerangi korupsi. Meski demikian, tuduhan ini telah dibantah oleh pejabat Ukraina dan Amerika Serikat.

Baca Juga :   Politisi PKS: Harus Ada Keadilan Dalam Kewajiban Membayar Pajak

(tia)

MIXADVERT JASAPRO