JagatBisnis.com – Pada tanggal 23 Agustus, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, secara positif merespons rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menggabungkan tiga maskapai penerbangan BUMN, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air Service (PAS), dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan layanan kepada masyarakat. Andre Rosiade menyatakan bahwa langkah ini dapat membantu maskapai penerbangan nasional untuk lebih baik dalam memenuhi kebutuhan publik. Dia juga menekankan pentingnya pemerintah untuk mempresentasikan rencana tersebut kepada Komisi VI sebelum langkah lebih lanjut diambil.
Andre Rosiade melihat bahwa penggabungan ini dapat membantu mengurangi biaya logistik dan meningkatkan jumlah pesawat domestik di Indonesia. Saat ini, jumlah pesawat masih jauh di bawah kebutuhan jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita negara. Rencananya, tiga perusahaan tersebut akan melayani segmen pasar yang berbeda, dengan Garuda Indonesia fokus pada kelas premium (full service), Pelita Air di pasar menengah, dan Citilink sebagai maskapai tarif rendah (low cost carrier).
Anggota Komisi VI DPR lainnya, Suryadi Jaya Purnama dari Fraksi PKS, juga mendukung rencana merger ini. Dia melihat penggabungan BUMN maskapai penerbangan sebagai solusi untuk efisiensi manajemen dalam menghadapi tantangan biaya logistik yang ada. Suryadi menyebut contoh dari sektor pelabuhan yang mengalami penurunan biaya logistik setelah beberapa perusahaan pelabuhan digabungkan menjadi satu. Ia berpendapat bahwa hal serupa dapat dicapai dengan penggabungan Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air.
Erick Thohir, Menteri BUMN, menjelaskan bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 200 pesawat jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Rencana merger ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut dan memberikan layanan yang lebih komprehensif dari segi kelas penerbangan, mulai dari premium, menengah, hingga low cost carrier.
Meskipun rencana ini mendapat dukungan dari beberapa anggota DPR, mereka juga menekankan pentingnya agar BUMN tetap fokus pada bisnis utamanya dan menghindari usaha yang di luar kompetensi, sehingga dapat menjaga kinerja dan menghindari kerugian.
Sementara Garuda Indonesia masih dalam proses restrukturisasi usai sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), para anggota DPR menyatakan akan menunggu skema merger resmi yang diajukan oleh pemerintah. Meskipun perjalanan restrukturisasi mungkin memerlukan waktu yang cukup panjang, mereka optimis bahwa Garuda Indonesia dapat pulih menjadi perusahaan yang sehat.
Rencana merger ini dapat menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dalam industri penerbangan nasional. Keputusan akhirnya masih harus melalui pertimbangan yang matang dan proses persetujuan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
(tia)
