Jokowi Singgung Sebutan ‘Pak Lurah’ dan Menegaskan Perannya sebagai Presiden di Tengah Suasana Politik 2024

Presiden Joko Widodo Foto: Sekretariat Kabinet

JagatBisnis.com –  Dalam pidato sidang tahunan MPR/DPR dan DPD 2023 pada Rabu, 16 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentuh isu politik menjelang tahun 2024. Dalam awal pidatonya, Jokowi mengomentari tentang istilah ‘Pak Lurah’ yang sedang hangat diperbincangkan dalam konteks politik saat ini.

“Kita saat ini sudah memasuki tahun politik, suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan partai politik,” kata Jokowi.

“Setiap kali ditanya siapa calon presiden dan calon wakil presidennya, jawabannya masih belum jelas seperti ‘Pak Lurah’,” tambahnya.

Baca Juga :   Jokowi Klaim Xi Jinping dan Putin akan Datang di G20

Jokowi mengaku sempat merasa bingung dengan istilah ‘Pak Lurah’ dan berpikir tentang siapa yang dimaksud dengan sebutan tersebut.

“Saya sempat berpikir, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ‘Pak Lurah’? Mengapa istilah ini muncul begitu sering?” ungkap Jokowi.

“Ternyata, akhirnya saya tahu bahwa yang dimaksud dengan ‘Pak Lurah’ adalah diri saya sendiri,” lanjutnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang lurah. Ia memastikan bahwa dirinya adalah Presiden Republik Indonesia.

Baca Juga :   Membangun Indonesia Tak Hanya di Pulau Jawa

“Saya ingin klarifikasi, saya bukanlah seorang lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ‘Pak Lurah’ adalah kode untuk saya,” tegas Jokowi sambil disambut gelak tawa dan tepuk tangan dari para peserta sidang.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa ia bukanlah ketua umum partai politik atau ketua koalisi. Oleh karena itu, ia tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan tahun 2024.

Baca Juga :   Usamah ke Politikus PDIP: Sebutkan 1 Saja Intoleransi dari Anies

“Saya ingin menekankan bahwa saya bukanlah ketua umum partai politik atau ketua koalisi partai. Oleh karena itu, saya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada tahun 2024,” jelas Jokowi.

Dengan penjelasan tersebut, Jokowi ingin menegaskan perannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan menunjukkan bahwa keputusan terkait calon presiden dan calon wakil presiden merupakan hak dan tanggung jawab partai politik dan koalisi.

(tia)

MIXADVERT JASAPRO