JagatBisnis.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Papua Barat Daya untuk mengatasi stunting lewat otimalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tepat sasaran. Sehingga mencapai target penurunan stunting
Khusus Kemendagri Bidang Pembangunan Desa dan Perbatasan Hairuddin Hasibuan menjelaskan, penurunan stunting ini tergantung bagaimana APBD itu dikelola dan direalisasikan secara baik dan tepat sasaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya sampai ke kabupaten dan kota.
“Untuk itu, agar tepat sasaran harus realisasi APBD lewat program kerja yang berbasis data. Sehingga dana itu turun dan langsung menyentuh,” katanya, di Sorong, Kamis (6/4/2023).
Dia memaparkan, dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi stunting cenderung menurun dari 24,4 persen tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022. Capaian tersebut, belum sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2022 sebesar 18,4 persen.
“Untuk mencapai target pada tahun 2024 sebesar 14 persen, maka membutuhkan penurunan sebesar 4,6 persen. Penurunan angka 4,6 persen itu perlu diperkuat melalui perencanaan target realisasi pendapatan dan belanja harus sistematis, akurat berdasarkan data. Sehingga mempermudah evaluasi pencapaian dari setiap program,” ungkapnya.
Dia menegaskan, apabila APBD itu dipakai tepat sasaran maka otomatis angka stunting akan menurun sesuai dengan target nasional. Karena stunting dalam jangka panjang berdampak buruk tidak hanya berpengaruh kepada tumbuh kembang anak, tapi juga terhadap perkembangan emosi, yang berakibat pada kerugian ekonomi, dan secara agregat akan berpengaruh terhadap produktivitas ekonomi Indonesia yang lebih baik.
“Ini harus mendapat perhatian serius dari setiap pemangku kepentingan di Papua Barat Daya melalui pengawalan terhadap realisasi APBD sehingga tepat sasaran dan masa depan anak bangsa pun bisa terselamatkan,” pungkasnya. (*/eva)
