JagatBisnis.com – Aksi teror yang dilakukan kelompok kekerasan di Papua, akhir-akhir ini telah meresahkan masyarakat. Sebab, mereka tidak hanya menyasar aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, tetapi juga warga sipil. Sehingga cenderung menganggu stabilitas keamanan dalam negeri.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, menyelesaikan kekerasan di Papua tidak semata fokus pada penegakan hukum tetapi juga upaya pencegahan dengan pendekatan-pendekatan humanis.
“Kita ingin hukum terorisme ini tidak hanya berpikir tentang penindakan, bukan dengan senjata terus, tapi juga pendekatan-pendekatan lunak. Karena yang diubah cara berpikir. Penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang,” kata Boy Rafli dalam rapat koordinasi kesiapan aparat penegak hukum di Jayapura, Papua, dikutip Rabu (22/3/2023).
Menurut dia, penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang dan tidak diskriminatif. Dalam penerapan UU Anti Terorisme Nomor 5 Tahun 2018, pencegahan dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
“Kami telah melakukan upaya pencegahan tersebut dengan pendekatan lunak bersama pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta media,” tegasnya.
Dia menjelaskan, kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi di Papua dilakukan melalui pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Duta Damai, dan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI atau Warung NKRI.
“Maka, kami berharap ke depannya deradikalisasi dapat dilakukan bagi entitas yang melakukan kekerasan di Papua. Sehingga program deradikalisasi bisa dijalankan di Papua. Selain itu, pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum juga dapat mengoptimalkan hubungan aparat tingkat pusat dengan daerah. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan di wilayah rawan konflik,” tutup Boy. (*/esa)
