JagatBisnis.com – Berobat untuk kesembuhan memang hak setiap orang untuk menentukan dimana dia berobat, dokter yang menanganinya, obat yang didapatnya,dan fasilitas kesehatan yang akan dia peroleh apabila dia berobat.
Namun hak tersebut justru menjadikan para pasien merasa kecewa dengan biaya yang dia keluarkan tidak sebanding dengan fasilitas kesehatan yang dia dapat apalagi mengenai penanganan oleh dokter dan perawat yang dirasa masih jauh dari standar tata laksana kesehatan dalam menangani pasien.
Orang Indonesia cenderung memilih berobat ke luar negeri. Seperti diungkap Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menyebutkan bahwa ada dua faktor yang menjadi alasan mereka yakni persoalan pajak dan peta perawatan pasien BPJS Kesehatan.
Menurut Adib Khumaidi, dua masalah dalam dunia kesehatan Indonesia berpengaruh terhadap pemberian layanan berobat bagi masyarakatnya sehingga menciptakan bentangan jurang kualitas dengan luar negeri.
Dituturkan Adib, perbedaan pembiayaan atas layanan berobat antara Indonesia dengan luar negeri berasal dari persoalan pajak. Dalam hal ini, penerapan pajak pada pembiayaan layanan berobat dinilai perlu mendapat penyesuaian.
Meski begitu, sumber daya manusia (SDM) untuk tenaga medis Indonesia telah terbilang sangat baik.
Yang perlu diperhatikan, secara SDM dokter Indonesia mampu,” ujar Adib Khumaidi dalam pernyataan pada Kamis, 9 Maret 2023.
Lebih lanjut, Adib juga menyinggung soal peta perawatan pasien BPJS Kesehatan yang tak jelas lantaran semua penyakit berat dibiayai sepenuhnya termasuk jantung dan ortopedi.
“Banyak sekali kasus, kalau mau kita buka, semuanya dengan BPJS Kesehatan, pasien dengan jantung, pasien ortopedi, semua tercover BPJS Kesehatan tanpa biaya,” ujarnya.
Adib kemudian juga menyoroti perilaku masyarakat yang berpenghasilan di atas rata-rata, tetapi malah mengandalkan BPJS Kesehatan saat sudah kehabisan dana akibat berobat ke luar negeri.
Ada beberapa pasien saya ke luar negeri, dia dioperasi, terus di Indonesia habis uangnya, tidak ada biaya, tapi pakai BPJS Kesehatan bisa,” ujarnya.
Selain itu, kebijakan jalur perawatan seorang pasien juga menjadi sorotan lantaran memiliki prosedur yang lebih rumit seperti analisis dan pemeriksaan fisik. Akibatnya, hasil dari kebijakan itu memunculkan prosedur Pedoman Praktik Klinis yang mampu memengaruhi efisiensi biaya.
“Kalau tidak melakukan clinical pathway dan penyesuaian PPK, nanti ada ketidakefisiensian pembiayaan, kita lihat juga dari sisi BPJS Kesehatan,” ujarnya menegaskan.
Presiden Joko Widodo menyoroti kecenderungan banyak orang yang berobat ke luar negeri. Jokowi merasa dokter-dokter di Indonesia perlu melakukan pembenahan diri. Kemudian, Jokowi memerintahkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin agar segera mencari solusi untuk dunia kesehatan Indonesia.
Memang problemnya di dalam negeri, dokter spesialisnya dan subspesialis masih kurang. Saya sudah bisikin Pak Menkes, ini harus diurus,” ujar Jokowi dalam pernyataan pada 6 Maret 2023.
“Padahal, kita memiliki rumah sakit seperti ini. Hampir 2 juta orang, kurang lebih 1 juta orang ke Malaysia, kurang lebih 750 ribu orang ke Singapura dan sisanya ke Jepang, ke Amerika ke Jerman dan lain-lain. Mau kita terus-teruskan?” ujarnya lagi.
Padahal untuk fasilitas kesehatan di Indonesia tidak kalah dengan yang ada diluar negeri dari mulai peralatan medis hingga SDM nya, para dokter di Indonesia rata-rata menempuh pendidikan di Universitas Terbaik. (den)
