JagatBisnis.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy membantah pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, terkait anggaran program pengentasan kemiskinan mencapai Rp500 triliun. Namun, anggaran itu habis untuk sekedar rapat di hotel dan studi banding.
Muhadjir menjelaskan, nilai anggaran untuk penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari program perlindungan sosial dengan total anggaran sebesar Rp461,6 triliun.
“Dana penanggulangan kemiskinan tidak sampai Rp500 triliun. Jumlah itu adalah anggaran program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang pada 2022 mencapai Rp461,6 triliun,” kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Muhadjir menegaskan, penggunaan anggaran program perlindungan sosial senilai Rp461,6 triliun tak sekadar untuk kegiatan rapat di hotel. Namun, juga membiayai sejumlah program subsidi yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Di dalam Perlinsos itu memang terdapat komponen anggaran penanggulangan kemiskinan, namun juga berbagai subsidi. Misalnya subsidi BBM, listrik, gas, pupuk dan bibit. Subsidi BBM, misalnya, justru orang miskin tidak menikmati manfaat langsung,” papar Muhadjir.
Selain itu, lanjut dia, anggaran program perlindungan sosial senilai Rp461,6 triliun di 2022 juga digunakan untuk subsidi iuran BPJS. Nilai bantuan subsidi BPJS ini menyasar lebih dari 130 juta penduduk.
“Begitu juga subsidi pupuk dan bibit, karena sebagian petani miskin adalah buruh tani. Kemudian, anggaran senilai Rp72 triliun dari program perlindungan sosial digunakan untuk kegiatan bantuan sosial. Pemberian program bantuan sosial di bawah komando Kementerian Sosial,” ungkapnya.
Selain itu, tambah dia, bantuan spesifik untuk warga miskin itu berupa Bansos, terutama berada di Kemensos. Menurut bu Mensos tahun 2022 nilainya sekitar R 72 triliun. Dengan ini, dia memastikan penggunaan program perlindungan sosial senilai Rp461,6 tak habis untuk sekadar rapat di hotel.
“Memang ada Bansos khusus warga miskin yang lewat kementerian lain dan pemerintah daerah lewat dana alokasi khusus (DAK) juga Dana Desa. Tetapi bisa dipastikan jumlah totalnya tidak sampai Rp500 triliun,” pungkasnya. (*/esa)
