JagatBisnis.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi secara khusus penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Karena DPT selalu menjadi polemik pada Pemilu. Bahkan, dijadikan bahan oleh sejumlah pihak untuk menuding ada kecurangan Pemilu.
“Untuk itu, saya meminta Bawaslu melaporkan langsung kepada saya, bila ada pihak yang menghambat proses penyusunan DPT. Terlebih bila hambatan itu datang dari pihak pemerintah. Apalagi, urusan DPT ini sangat krusial, dari tahun ke tahun,” kata Jokowi dalam sambutannya di kegiatan konsolidasi nasional Bawaslu, Sabtu (17/12/2022)
Selain soal DPT, Jokowi mengingatkan lagi beberapa hal lain kepada Bawaslu. Pertama, Jokowi meminta Bawaslu segera memetakan potensi masalah dan kemungkinan terjadinya pelanggaran. “Jangan ada yang terlewat, siapkan langkah pencegahan, mitigasi, antisipasi, jangan sampai ada kejadian kita baru pontang panting,” ujarnya.
Kedua, fokus pada upaya pencegahan. Jokowi berpesan agar Bawaslu fokus pada upaya pencegahan dan tidak hanya bekerja saat terjadi pelanggaran pemilu. Jokowi meminta Bawaslu tidak diam saja menunggu pengaduan, tapi sejak dini mencegah terjadi pelanggaran maupun benturan sosial. “Gesekan sekecil apapun, segera selesaikan saat itu juga, jangan tunggu membesar,” kata dia.
Ketiga, Jokowi meminta Bawaslu bergerak cepat dan bekerja dalam koridor hukum. Bawaslu diminta merespons pengaduan dengan cepat dan tidak memihak. “Jangan sampai Bawaslu jadi Badan Pembuat Was-was Pemilu,” sentul Jokowi.
Meski demikian, Jokowi berpesan bahwa hingar bingar pemilu tetap harus terasa. Sebaliknya, jangan sampai pemilu senyap dan malah tidak terlihat terjadi apa-apa. “
“Kuncinya menurut saya aturan main harus jelas dan disosialisasikan,” kata dia.
Terakhir, Jokowi mengingatkan Bawaslu soal praktik politik uang masih terus berlangsung di setiap gelaran pemilu. Pengakuan ini disampaikan Jokowi karena pengalamannya berlaga di Pemilihan Wali Kota Solo, Pemilihan Gubernur, hingga Pemilihan Presiden. “Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya sampaikan apa adanya, ada politik uang,” kata Jokowi.
Aturan sebenarnya sudah diperketat, kata Jokowi, tapi prakteknya tetap terjadi politik uang. Mereka yang terkena sanksi juga sangat sedikit. Jika dibiarkan lama-lama merusak demokrasi. Untuk itu, Jokowi meminta Bawaslu meningkatkan partisipasi masyarakat karena akan mempermudah tugas mereka dalam mengawasi politik uang.
“Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap Pemilu,” tegas dia. (*/esa)
