JagatBisnis.com – Akun media sosial beberapa pejabat politik dan lembaga pemerintah Singapura dibanjiri spam oleh pendukung Ustaz Abdul Somad atau UAS. Pemicunya tak lain karena UAS dilarang masuk Singapura pada Senin (16/05/2022).
Todayonline mewartakan, pada Selasa malam juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi (MCI) mengatakan ada seruan untuk serangan siber terhadap akun media sosial Pemerintah Singapura di grup obrolan publik Indonesia.
Akun Twitter Pemerintah dan Kementerian Hukum, serta akun Instagram Kementerian Luar Negeri, Badan Pariwisata Singapura, dan Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan juga menjadi sasaran.
“Selain itu, dua perusahaan manajemen acara telah merusak situs web mereka. Situs web telah dipulihkan dan SingCert akan menghubungi perusahaan untuk memberikan bantuan kami, ”kata juru bicara MCI, merujuk pada Tim Tanggap Darurat Komputer Singapura.
Akun media sosial Presiden Halimah Yacob, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Menteri Senior Teo Chee Hean dan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan termasuk di antara yang dibanjiri spam oleh para pendukung UAS.
Akun Twitter pemerintah Singapura, Kementerian Hukum, serta akun Instagram Kementerian Luar Negeri, Badan Pariwisata Singapura, dan Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan juga menjadi sasaran.
MCI menyarankan organisasi mengambil langkah-langkah aktif untuk memperkuat keamanan siber dan pertahanan online untuk melindungi diri kemungkinan serangan siber. “Organisasi Singapura yang terpengaruh oleh serangan siber atau memiliki bukti adanya kompromi mencurigakan dari jaringan mereka harus melapor ke SingCert,” kata MCI.
Kementerian Dalam Negeri (MHA) Singapura pada Selasa, (17/05/2022) mengatakan bahwa UAS ditolak masuk karena menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Ajaran Ustaz Abdul Somad itu tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura.
Sebelumnya di akun Instagram dan Youtube UAS, ia mengaku telah “dideportasi” oleh otoritas Singapura. Keesokan harinya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengatakan penolakan UAS oleh otoritas Singapura harus menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam mencegah radikalisme. (pia)
