JagatBisnis.com – Dari dulu hingga kini, proyek di lingkungan DPR selalu bikin heboh. Kalau enggak mahal karena dugaan mark up, biasanya tak sesuai peruntukannya. Seperti halnya proyek gorden yang anggarannya Rp48 miliar.
Ternyata, ada pula proyek pelapisan aspal hotmix di area kompleks DPR, anggarannya Rp11 miliar. Naga-naganya, proyek ini perlu dilakukan audit. Apakah sudah sesuai harganya dengan luasan jalan yang akan dilapisi aspal hotmit.
Tapi biarlah itu disimpan dulu. Sekarang kembali ke proyek ganti gorden di rumah dinas DPR senilai Rp48 miliar. Ternyata pemenangnya adalah perusahaan IT, yakni PT Bertiga Mitra Solusi.
Dikutip dari laman resminya, PT Bertiga Mitra Solusi berdiri pada 2014. Perusahaan ini memiliki Nomor SK Pengesahan: AHU-0018498.AH dengan pembaruan teranyar pada 15 Maret 2022. Alamatnya berada di Green Lake City Rukan Great Wall Blok C, Nomor 11, Cipondoh, Tangerang, Banten.
Komisaris perusahaan bernama Mochamad Yusuf Gunawan. Sedangkan Direktur Utama adalah Lindawati Hadi dan Direktur Andi Sjachrial. PT Bertiga Mitra Solusi adalah penyedia dan kontraktor interior dan sistem integrator IT. Perusahaan ini bertujuan untuk membantu kliennya dalam transformasi mekanik, listrik, dan digital.
Adapun beberapa proyek yang sudah dikerjakan oleh perusahaan ini seperti pemasangan Security Scan for Vehicles, MLAT Air Surveillance System, IOT Detection System, Image Assistance and Transfer Tray hingga yang terbaru pengadaan gorden beserta tirainya untuk DPR.
Kendati demikian, dalam situs belum dicantumin soal spesifikasi gorden dan tirai untuk rumah dinas anggota DPR.
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai ada kejanggalan dalam lelang pengadaan gorden dan blind rumah dinas anggota DPR, di mana PT Bertiga Mitra Solusi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
Pasalnya, harga yang ditawarkan PT Bertiga Mitra Solusi sebesar Rp43,5 justru paling mahal dibandingkan dua kandidat lain, PT Sultan Sukses Mandiri Rp37,7 miliar dan PT Panderman Jaya Rp42,1 miliar.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mempertanyakan alasan tidak ditetapkannya penawar lelang terendah sebagai pemenang. “Terus terang saja agak aneh, ketika pengumuman pemenang yang jadi pemenang adalah penawar tertinggi,” kata Boyamin, dikutip Senin (9/5/2022).
Boyamin meyakini, dua perusahaan lain yang kalah dalam proses tender itu memenuhi persyaratan dan spesifikasi. “Karena ini barang gampang. Kainnya kan pasti beli, tidak mungkin beli sendiri, kan kain gorden di pasaran banyak. Ini barang mudah dicari di pasar, di Pasar Baru, Tanah Abang, Mangga Dua. Apalagi di Tanah Abang, pasti banyak yang memenuhi spesifikasi yang bisa disuplai pemborong-pemborong,” jelas Boyamin.
Panitia tender, kata dia, semestinya memberikan spesifikasi barang yang dicari di pasar supaya proses lelang menjadi kompetitif. “Untuk itu saya akan memantau kain yang akan disuplai pemborong yang dijadikan pemenang seperti apa. Akan saya bandingkan dengan dua perusahaan lainnya itu (yang kalah tender),” ujar Boyamin.
Sementara, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berdalih, gorden di rumah jabatan anggota DPR sudah 13 tahun tak diganti. Sehingga, menurutnya, sudah tidak layak pakai.
Indra mengatakan, karena kondisinya sudah tidak layak, sebagian anggota dewan pun memilih untuk mencopot dan membuang gorden di rumah jabatan mereka. “Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya,” kata Indra.
Indra mengakui, banyak gorden yang sudah hilang dan tidak bisa dilacak keberadaannya karena kondisinya yang sudah sangat parah. Hanya sebagian kecil rumah jabatan anggota dewan yang masih menggunakan gorden hasil pengadaan 13 tahun yang lalu.(pia)
