JagatBisnis.com – Kondisi perekonomian Indonesia kian berangsur membaik setelah mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19. Beragam langkah strategis telah dilakukan pemerintah untuk mengembalikan geliat perekonomian, salah satunya lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kinerja APBN di tahun 2022 juga terbukti tumbuh dan menguat seiring dengan peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Salah satu komponen pendukungnya adalah peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai yang bersumber dari bea masuk, bea keluar, dan cukai.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto mengungkapkan bahwa, pemerintah secara konsisten memastikan bahwa APBN akan dapat berperan sebagai katalisator perekonomian di tengah ketidakpastian kondisi global. “APBN akan tetap responsif, fleksibel, dan antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian.”
Berdasarkan data hingga 19 April 2022, capaian penerimaan perpajakan dari sektor kepabeanan dan cukai telah berada pada angka Rp93,95 triliun atau sebesar 38,35 persen dari target penerimaan pada APBN 2022. Kinerja penerimaan ini tumbuh 32,99 persen jika dibandingkan tahun lalu.
Secara nominal, penerimaan kepabeanan dan cukai terutama didukung oleh penerimaan dari cukai, khususnya cukai hasil tembakau (CHT) mencapai 69,85 persen dari total realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai. Kinerja seluruh komponen penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat tumbuh positif dan signifikan yang terdiri dari penerimaan cukai, bea masuk, dan bea keluar yang tumbuh berturut-turut 23,51 persen (yoy), 35,89 persen (yoy), dan 115,18 persen (yoy).
Capaian penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut didorong terutama oleh kinerja CHT yang konsisten tumbuh melanjutkan tren di tahun 2021, serta didukung juga oleh kinerja perpajakan internasional seiring dengan tren kenaikan harga komoditas dan aktivitas ekspor- impor sejak awal tahun 2022 yang masih tumbuh positif.
Tumbuhnya penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai tidak hanya didorong oleh faktor perbaikan kondisi perekonomian setelah pandemi. Namun juga berasal dari upaya konsisten yang dilakukan oleh Bea Cukai lewat peningkatan pengawasan dan kepatuhan para pelaku usaha. “Peningkatan pengawasan secara rutin dilakukan Bea Cukai lewat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian RI dan TNI. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha juga dilaksanakan lewat kegiatan customs visit customers secara rutin,” ujar Nirwala.
Sementara itu, hingga Maret 2022 APBN telah direalisasikan untuk belanja negara di berbagai sektor yaitu untuk anggaran pendidikan yang antara lain mencakup kartu pra kerja, program Indonesia pintar, dan bantuan operasional sekolah sebesar Rp103,5 triliun; anggaran perlindungan sosial yang direalisasikan antara lain untuk BLT minyak goreng, BLT desa, dan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional sebesar Rp81 triliun; belanja subsidi yang antara lain diwujudkan dalam subsidi LPG 3 Kg, kredit usaha rakyat, dan subsidi BBM sebesar Rp38,5 triliun; belanja modal di antaranya untuk modernisasi peralatan perrtahanan dan keamanan, pembangunan jalan jaringan dan irigasi, serta peningkatan teknologi, informasi dan komunikasi sebesar Rp18,7 triliun; dan belanja barang yang di antaranya untuk bantuan tunai bagi 491,1 ribu PKL, dan perawatan 7,1ribu pasien Covid-19 sebesar Rp42,6 triliun.
Pemerintah berkomitmen secara konsisten agar APBN dapat dimanfaatkan seutuhnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Nirwala mengungkapkan, “pemerintah akan secara aktif mensosialisasikan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas realisasi APBN sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan. Kami juga mengapresiasi masyarakat yang ikut terus memantau atas pengelolaan APBN,” pungkas Nirwala.(srv)
