JagatBisnis.com – Ukraina berharap segera menjadi kandidat anggota Uni Eropa setidaknya pada Juni 2022.
Pada Senin (18/04), Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerahkan kuesioner kepada Kepala Delegasi Ukraina untuk Uni Eropa, Matti Maasikas.
Zelenskyy menyebut peristiwa itu sebagai langkah formal Ukraina menuju Uni Eropa.
“Rakyat kami telah lama merasa — secara mental — bahwa mereka adalah bagian dari Eropa,” kata Zelensky.
Meski begitu, Ukraina sebelumnya sering dianggap berubah arah antara berusaha untuk berintegrasi ke Eropa Barat atau masuk ke dalam pengaruh Rusia.
Jadi apa alasan Zelensky ingin membawa Ukraina menjadi bagian dari Uni Eropa?
Ukraina ‘Modern’
“Rakyat Ukraina dipersatukan oleh tujuan ini, untuk merasa setara, merasa menjadi bagian dari Eropa, bagian dari Uni Eropa,” kata Zelensky.
Status formal sebagai calon anggota Uni Eropa, kata dia, akan membuka “peluang yang belum pernah mereka miliki sebelumnya” untuk membangun kembali dan memajukan Ukraina setelah dilanda perang.
“Kami sedang bernegosiasi dengan negara-negara di tingkat bilateral dan dengan lembaga keuangan internasional untuk mendukung program rekonstruksi negara kami.
“Tentu saja kami akan melibatkan bisnis global sebanyak mungkin. Pada dasarnya kami tertarik menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah di Ukraina,” ujarnya.
Menurut Parlemen Eropa, UE menyumbang lebih dari 40% perdagangan internasional Ukraina.
Tetapi ada banyak lagi ikatan yang dekat.
Warga negara Ukraina telah diizinkan masuk ke UE tanpa harus mengajukan visa sejak 2017.
Sejak 2015, lebih dari 11.500 mahasiswa Ukraina berpartisipasi dalam program pertukaran mahasiswa Erasmus Uni Eropa.
Bantuan Uni Eropa untuk Ukraina terwujud dalam beberapa hal, dari dukungan langsung ke usaha kecil dan menengah, dana untuk mendanai transisi ke energi hijau, dan bantuan ekonomi untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.
Asosiasi politik dan perdagangan bebas antara Ukraina dan Uni Eropa diatur dalam perjanjian yang menetapkan aturan kerja sama di berbagai bidang, seperti energi, transportasi, dan pendidikan.
Skema kerja sama itu mengharuskan Ukraina menerapkan reformasi dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.
Kesepakatan itu awalnya ditolak Presiden Ukraina sebelumnya, Viktor Yanukovich, yang condong mendukung Rusia.
Keputusan itu menyebabkan protes yang meluas pada tahun 2014 dan memuncak saat Yanukovich digulingkan dan terpaksa melarikan diri ke Rusia.(pia)
