JagatBisnis.com – Pengesahan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi momentum menghilangkan tindak kekerasan seksual di lingkungan kerja. Pemahaman semua pemangku kepentingan perlu dikuatkan sejalan dengan pelaksanaan ketentuan ini di berbagai sektor kehidupan.
“Kami menyambut sukacita atas kerja keras semua pihak dengan lahirnya UU TPKS ini. Dengan lahirnya UU TPKS diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dari kekerasan seksual. Sehingga lingkungan kerja aman bagi perempuan dan partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat,” kata Co-Chair G20 Empower Indonesia, Rina Prihatiningsih melalui pernyataannya, Kamis (14/4/2022).
Menurutnya, UU tersebut ke depannya dapat mendorong anak dan perempuan mengembangkan potensi diri untuk berdaya dan maju dengan rasa aman tanpa was-was. Hal itu dilakukan dalam mendukung ketahanan bangsa dan negara memasuki lingkungan kerja. Oleh sebab itu, pihaknya meminta pengesahan UU TPKS perlu dikawal bersama-sama dalam pelaksanaannya di berbagai tingkat, sektor, dan ranah.
“Sehingga isu prioritas G20 ini dapat membangun aksi proaktif sektor swasta dan publik dalam memastikan lingkungan kerja yang aman bagi perempuan untuk terus maju mengembangkan potensi,” bebernya yang juga Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Bidang Litbang dan Ketenagakerjaan ini.
Pada kesempatan ini, pihaknya menyayangkan penghapusan dua poin UU TPKS yang sangat penting, yakni pemerkosaan dan aborsi dalam undang-undang tersebut. Maka, DPR RI dan pemerintah diminta harus mempunyai solusi lain atas penghapusan masalah tersebut.
“Kami berharap pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat juga dalam penerapannya. Untuk itu, kita harus terus kawal UU TPKS ini agar UU ini tidak mandul,” tegasnya. (*/esa)
