JagatBisnis.com – Ramainya wacana perpanjangan masa jabatan presiden selama 1-2 tahun ternyata mengundang kemarahan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputeri.
Megawati menyampaikan ketidaksetujuannya dan kemarahannya tersebut saat bertemu dengan sumber.
“Memang negara ini punya nenek moyangnya. Perpanjangan jabatan presiden itu inkonstitusional, bertentangan dengan roh reformasi,” kata Megawati.
Sepeti diketahui, setelah gagal wacana perpanjangan tiga periode, kini muncul wacana perpanjangan masa tugas presiden 1-2 tahun dengan berbagai alasan.
Wacana pemerintahan Presiden Joko Widodo diperpanjang sampai tiga periode kembali mencuat, saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memantik kabar itu.
Airlangga mengaku menerima aspirasi itu dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Presiden Joko Widodo berlanjut sampai tiga periode saat kunjungan kerja di sana.
“Aspirasinya tentu kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2) lalu.
Gayung bersambut , tak cuma Golkar, suara senada bahkan lebih tegas juga datang dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Ia juga sepakat bila Pemilu 2024 diundur.
Lima alasan yang jadi alasan Zulkifli Hasan mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden, yakni, pertama pandemi COVID-19 yang belum berakhir sehingga memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani.
Kedua, Indonesia belum membaik. Saat ini, pertumbuhan ekonomi rata-rata di 3%-3,5%. Banyak masyarakat yang masih kehilangan pekerjaan dan banyak usaha yang belum kembali pulih.
Ketiga, pertimbangan situasi global, seperti ekonomi global, konflik antara Rusia-Ukraina akan berpengaruh bagi ekonomi Indonesia dan global.
Keempat, pemilu membutuhkan biaya besar yakni berkisar Rp 180 triliun-190 triliun. Di tengah ekonomi yang masih sulit, alokasi dana Pemilu bisa untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Kelima, banyak program-program pembangunan tertunda karena pendemi. Perpanjangan dan penundaan Pemilu juga demi keberlanjutan Kebijakan.
Apalagi, kata Zulhas panggilan karib Ketum PAN, survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah khususnya Presiden Jokowi terbilang tinggi. “Angkanya mencapai 73% lebih,” ujar Zulhas menyebut alasan usulan penundaan Pemilu 2024 dalam jumpa pers (25/2) lalu.
Setelah Golkar dan PAN, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar juga mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda dengan dalih perbaikan ekonomi pasca pandemi COVID-19 agar berlanjut
Kata Cak Imin, panggilan karibnya menyebut jika Pemilu 2024 tetap digelar bisa mengganggu stabilitas ekonomi.
Cak Imin mengaku usulan ini mencuat pasca ia menerima aspirasi dari para pelaku UMKM, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai bank di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu (23/2)
Kata dia, agar stabilitas pemulihan ekonomi berlanjut dan kebijakan berlanjur, ia mengusulkan agar Pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun, Cak Imin menyebut, pengusaha dan ekonom sangat optimis dengan pemulihan ekonomi.
“Mereka menyatakan 2022-2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara mana pun,” ujar dia.
Momentum ini sebaiknya jangan diabaikan. Apalagi, kata Muhaimin, dari hasil kunjungan dia ke daerah, aspirasi memperpanjang pemerintahan Jokowi satu tahun sampai dua tahun juga banyak disuarakan di daerah.
Dari 7 partai pendukung pemerintah , memang baru tiga yang terang -terangan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Sementara yang sudah tegas menolak PDIP dan Nasdem. Sedangkan PPP masih belum bersikap. Gerindra sebagai pendatang baru koalisi kabarnya juga menolak, namun karena Ketumnya menjabat Menhan, maka Gerindra terlihat mengambil sikap menolak dengan “diam”.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tak menginginkan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Hasto mengatakan Presiden Joko Widodo pun tak menginginkan hal tersebut.
“PDI Perjuangan sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu, 18 September 2021 lalu. (pia)
