Tanggapan Kemenkeu, LPDP Disebut Pernah Dikuasai Kelompok Tarbiyah

JagatBisnis.com-Pasca video soal beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan pernah terkait dengan kelompok Islam tertentu, pihak LPDP pun buka suara. Dalam video yang berdurasi 1,28 menit itu, digambarkan bahwa dahulunya pengelola beasiswa ini dikuasai oleh kaum Tarbiyah. Bahkan, video tersebut juga membawa-bawa pernyataan Direktur LPDP Dwi Larso yang mengatakan penerima beasiswa harus memperjuangkan toleransi beragama.

Video itu dibagikan oleh akun Imam Masjid Islamic Center of New York, Shamsi Ali, Jumat (20/2/2022). Merespons video berjudul “LPDP Bukan Lagi buat Kaum Tarbiyah”, yang sudah dilihat 225 ribu kali ini, LPDP kemudian memberikan penjelasan melalui akun tiwtter @LPDPRI.

Pihak LPDP menjelaskan, pernyataan dalam video itu, tidaklah benar. Proses seleksi dilakukan berdasarkan kelengkapan syarat administrasi, kemudian menggunakan sistem penilaian potensial akademik yang jelas terukur. Dilanjutkan dengan wawancara yang melibatkan pihak ketiga dari akademisi di luar LPDP.

“Hasil seleksi senantiasa dilakukan pemantauan oleh Komite reviewer yang beranggotakan tokoh-tokoh pendidikan tingkat nasional. Seluruh proses seleksi beasiswa menjadi objek yang akan diaudit oleh Itjen Kemenkeu dan BPK,” tulis LPDP, seperti dikutip, Minggu (20/2/2022),

Menurutnya, selama satu dekade memberi pelayanan, dari era angkatan PK-1 hingga PK-180 yang terakhir, seleksi LPDP dilakukan dengan mengedepankan good governance, transparan, akuntabel, anti diskriminasi, dan anti KKN serta melibatkan pihak independen.

“Terkait keberpihakan kepada kelompok tertentu, pihak LPDP memang menyediakan program afirmasi namun hanya kepada kelompok penyandang disabilitas, prasejahtera, dan masyarakat di daerah-daerah afirmasi,” tulisnya lagi.

“Sedangkan, terkait adanya pernyataan Direktur Beasiswa, Bapak Dwi Larso dalam video itu, kami sampaikan bahwa pernyataan itu disampaikan di forum umum, dan bukan atas dasar kesimpulan bahwa LPDP pernag dikuasai pihak-pihak tertentu,” terang LPDP. (*/eva)