Bupati Langkat Diduga Bersekongkol Atur Proyek Bareng Saudara Kandungnya

JagatBisnis.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa.

KPK menduga Terbit bersekongkol dengan saudara kandungnya, Iskandar P.A (ISK) untuk mengatur proyek di Langkat.

“Tersangka TRP (Terbit Rencana Perangin Angin) bersama dengan tersangka ISK (Kepala Desa Balai Kasih Iskandar) yang adalah saudara kandung dari tersangka TRP melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis, (20/1/2022).

Baca Juga :   Bupati Langkat Non-Aktif Didakwa Terima Suap Rp572 juta

KPK menduga Iskandar membantu Terbit memilih pihak rekanan yang akan memenangkan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan di Langkat. Iskandar juga merupakan orang yang menagih uang fee dari kontraktor.

“Kami menduga ada permintaan persentase fee oleh tersangka TRP melalui tersangka ISK,” ujar Ghufron.

KPK menetapkan enam orang tersangka dalam operasi senyap di Langkat. Mereka yakni Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, pihak swasta Muara Perangin Angin, Kepala Desa Balai Kasih Iskandar, kontraktor Marcos Surya Abdi, Kontraktor Shuhanda, Kontraktor Isfi Syahfitra.

Baca Juga :   Ada 3 Kasus Kematian di Kerangkeng Rumah Bupati Langkat

Atas perbuatannya, Muara disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Terbit, Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (pia)