JagatBisnis.com-Larangan ekspor batu bara memiliki berbagai dampak bagi perekonomian nasional. Salah satunya, larangan itu akan berimbas terhadap hilangnya devisa hasil ekspor batu bara hingga USD3 miliar per bulan.
Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir mengatakan, selama ini batu bara merupakan salah satu komoditas yang menyumbang devisa paling tinggi. Pada September 2021, misalnya, ekspor batu bara melesat. Komoditas ini menyumbang 70,3 persen dari total ekspor non-migas.
“Sehingga memberikan kontribusi hingga 95,4 persen terhadap ekspor keseluruhan. Adapun nilai ekspor pada September adalah USD 20,6 miliar,” katanya, Minggu (2/1/2021).
Dia menjelaskan, selain berpengaruh terhadap hilangnya devisa, volume produksi batu bara nasional akan terganggu hingga sebesar 38-40 juta metrik ton per bulan. Akibatnya, pemerintah juga akan kehilangan pendapatan pajak dan non-pajak (royalti). Sehingga berdampak terhadap turunnya penerimaan pemerintah daerah.
“Kemudian arus kas produsen batu bara akan terganggu karena tidak dapat menjual batu bara ekspor,” tegasnya.
Maka, lanjut dia, dampak ini secara meluas akan dirasakan pula oleh pengusaha pelayaran. Sebab, kapal-kapal tujuan ekspor, yang hampir semuanya adalah kapal-kapal yang dioperasikan atau dimiliki oleh perusahaan negara-negara tujuan ekspor, tidak dapat berlayar.
“Perusahaan akhirnya harus membayar biaya tambahan untuk penambahan waktu pemakaian kapal, berkisar USD20-40 ribu per kapal. Ini akan membebani perusahaan-perusahaan pengekspor. Bahkan, kapal-kapal yang sedang berlayar ke perairan Indonesia akan mengalami kondisi ketidakpastian,”ungkapnya.
Dipaparkan, keadaan ini bakal berimbas ke reputasi dan keandalan Indonesia yang selama ini menjadi pemasok batu bara global. Selain itu, ketidakpatuhan segelintir perusahaan akan merugikan bagi perusahaan yang patuh. Ini pada masa mendatang bakal menciptakan ketidakpastian usaha sehingga berpotensi menurunkan minat investasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara. (*/esa)
