JagatBisnis.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengungkapkan ekonomi Islam bisa menjadi alternatif untuk pemulihan ekonomi negara pada masa pandemi Covid-19 yang dialami Indonesia seperti saat ini. Karena menghadapi kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang, nilai-nilai kebersamaan sangat penting.
“Nilai-nilai ekonomi Islam memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan ketenangan jiwa pada masa pandemi. Dengan keyakinan kepada kekuasaan dan hakikat kepemilikan Allah serta kompatibel untuk menentukan prioritas ekonomi,“ kata Anis saat menjadi nara sumber pada acara Obrolan Awal Semester (OBRAS) Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (31/8/2021).
Dia menjelaskan, sejumlah data BPS mencatat pada Agustus 2020, jumlah penduduk Indonesia yang terkena dampak Covid-19 mencapai 29,12 juta orang. Dengan porsi 14,28 persen dari penduduk usia kerja (PUK). Sementara itu, jumlah pekerja yang menganggur karena Covid-19 mencapai 2,56 juta jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 0,76 juta jiwa bukan angkatan kerja berhenti bekerja karena Covid-19 sepanjang Februari hingga Agustus 2020.
“Adapun tenaga kerja yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 mencapai 1,77 juta jiwaa. Sedangkan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 mencapai 24,03 juta jiwa,” imbuh Anis.
Maka, lanjut dia, selama Covid-19 berlangsung telah terjadi peningkatan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2020 mencapai 10,19 persen naik dari 9,22 persen pada tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta jiwa pada September 2020 naik dari 25,14 juta pada September 2019. Penduduk miskin naik 2,41 juta jiwa sepanjang September 2019-September 2020.
“Data Maret 2021 menunjukkan angka kemiskinan mencapai 27,54 juta jiwa atau 10,14 persen. Penduduk miskin di perdesaan pada September 2020 mencapai 15,51 juta jiwa atau 13,2 persen. Sedangkan di perkotaan sebesar 12,04 juta jiwa atau 7,88 persen. Data Maret 2021 menunjukkan kemiskinan di perdesaan mencapai 15,37 juta jiwa atau 13,1 persen. Sedangkan di perkotaan mencapai 12,18 juta jiwa atau 7,89 persen,” beber Anis.
Menurutnya, dari data tersebut telah terjadi keterpurukan ekonomi di Indonesi. Padahal,
alokasi pembiayaan anggaran dalam APBN secara umum telah disediakan secara memadai. Sayangnya, kinerja pemerintah belum optimal. Terbukti dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBN Tahun 2020 yang sangat besar yaitu sejumlah Rp245,59 triliun.
“Jumlah itu menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2020 menjadi 388,12 triliun. Padahal alokasi anggaran telah disediakan untuk perlindungan sosial sebesar Rp153,86 trilyun, Kesehatan Rp193,93 trilyun, insentif usaha Rp62,83 trilyun, dukungan UMKM dan korporasi Rp171,77 trilyun, dan untuk program prioritas sebesar Rp117,04 trilyun,” tutup Anis. (eva)
