jagatBisnis.com — Perekonomian Indonesia memasuki jurang resesi. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 22 tahun terakhir mengulang kondisi krisis ekonomi pada tahun 1998. Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan II tahun 2020. Sehingga prekonomian stagnan, tumbuh hanya dikisaran 5 persen dengan kecenderungan menurun di tengah tekanan ekonomi global. Melihat kondisi anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, meminta pemerintah untuk lebih gesit dan sigap dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Karena hingga kini, serapan dana PEN sangat lambat.
Hal tersebut diungkapkan Anis dalam webinar The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute bertema, “Jalan Panjang Pemulihan Ekonomi Nasional”, Kamis (21/01/2021). “Tahun 2020, ekonomi nasional tersungkur, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran karena pandemi Covid-19. Apalagi, trend menurunnya pertumbuhan ekonomi sudah terjadi sejak 3 tahu terakhir,” paparnya.
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini mengatakan, penyaluran dana PEN yang disediakan pemerintah, eksekusi dan serapannya sangat lambat. Sampai akhir November 2020, serapan dana PEN baru mencapai 58 persen. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya program PEN dalam meredam dampak resesi dan dampak buruk peningkatan pengangguran dan kemiskinan.
“Secara umum, tersendatnya realisasi anggaran PEN karena ketidaksiapan birokrasi. Selain itu, publik juga dikejutkan dengan terjadinya kasus korupsi bantuan sosial yang menguras emosi,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (22/01/2021).
Menurutnya, kondisi resesi berdampak serius pada melonjaknya angka pengangguran, kemiskinan hingga ketimpangan. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 melonjak menjadi 7,07 persen dari posisi 5,23 persen pada Agustus 2019. Jumlah pengangguran melonjak menjadi 9,77 juta pada Agustus 2020, naik dari 7,1 juta pada Agustus 2019.
“Selain itu, pada Maret 2020 rakyat miskin meningkat sebesar 1,63 orang dari September 2019. Totalnya menjadi 26,42 juta jiwa atau 9,22 persen dari total penduduk. Angka ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 1,28 juta jiwa terhadap angka pada Maret 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652 /kapita/bulan. Nilai itu menjadi angka yang sangat kecil,” tandasnya.
Dia menjelaskan, sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah, pihaknya berharap agar pemerintah lebih meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi antara kementerian Lembaga. Sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri, terutama menyangkut persoalan akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan.
“Karena menghadapi pandemi bukan hal yang mudah. Sebagai warga negara, kita tidak bisa hanya menyerahkan semua urusan kepada pemerintah. Masyarakat Indonesia harus memiliki falsafah gotong royong. Karena soliditas masyarakat dalam menghadapi musibah, sangat luar biasa. Apalagi, kita memiliki banyak ruang untuk berkontribusi sesuai posisi masing-masing,” tutup Anis. (eva)
