JagatBisnis.com – Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, menentang kebijaksanaan Kepaniteraan Jenderal DPR yang mencetak pesan tentang sarana penginapan berbintang untuk para anggota parlemen yang menempuh pengasingan mandiri jika positif COVID- 19 dengan gejala enteng.
Penginapan yang direncanakan begitu juga tercetak dalam pesan Kepaniteraan Jenderal DPR itu, antara lain Ibis Budget Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan Penginapan Oasis Atrium Senen, Jakarta Pusat. Tidak hanya untuk anggota DPR, sarana itu pula diperuntukkan untuk daya ahli ataupun karyawan DPR yang terhampar COVID- 19.
Bahkan, berdasarkan kebijaksanaan itu, terdapat sarana lain yang diterima oleh para anggota DPR yang terkena COVID- 19 dan harus karantina mandiri di 2 penginapan yang telah didetetapkan, di antara lain bagian makan 3 kali sehari, laundry 3 potong pakaian per hari, gratis Wi- Fi dan parkir, diskusi dokter melalui telepon setiap hari, kunjungan dokter ataupun juru rawat dua- tiga kali, vit dan satu kali uji PCR pada hari ketujuh.
Farhan menerangkan menolak layanan itu karena telah berlebihan, apalagi dalam suasana semacam saat ini saat warga kesusahan mendapatkan layanan kesehatan. Lebih baik, baginya, sarana yang disiapkan untuk anggota DPR itu dialokasikan untuk kebutuhan warga.
” Tidak pada tempatnya anggota DPR RI diistimewakan; sudah sepatutnya itu diketahui oleh seluruh anggota legislatif. Anggota DPR serupa dan sebanding dengan warga, hingga seluruh wajib diperlakukan dengan pantas dan seimbang dalam pemberian layanan kesehatan khalayak,” ucap Farhan dalam keterangan persnya, Kamis, 29 Juli 2021.
Seyogianya, tutur Farhan, DPR berempati pada warga yang sedang kesusahan dampak endemi. Lagi pula, para delegasi orang tidak diharuskan berkantor setiap hari dan mereka pula diwajibkan menghalangi kegiatan di luar rumah alhasil beresiko kecil terjangkit COVID- 19.
“ Jika terkena COVID- 19, dan memang tidak dapat pengasingan mandiri di rumah kedudukan, sudah sebenarnya anggota DPR isoman( pengasingan mandiri) dengan usaha sendiri,” tuturnya.
Dengan situasi saat ini, sepatutnya anggota Badan tingkatkan kenerjanya dalam penindakan COVID- 19 di tengah banyaknya masyarakat miskin yang kian kesusahan akibat kebijaksanaan PPKM Gawat.
Pemberian sarana elegan yang berlebihan, baginya, akan menurunkan keyakinan warga pada DPR. Tidak bisa disalahkan jika khalayak menyangka DPR berjarak dengan orang dan menikmati berbagai macam keglamoran di atas beban warga.
DPR mendukung penuh pemakaian APBN untuk menanggulangi COVID- 19 sampai ranah warga yang terdampak paling utama pada sarana kesehatan.” DPR RI bagian tidak terlepaskan dari usaha peperangan bersama mengalami kasus bangsa,” ucapnya. (ser)
