JagatBisnis.com – Langkah pemerintah untuk memensiunkan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dalam bertransisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) membawa tantangan tersendiri bagi PT PLN (Persero), terutama terkait biaya. Padahal secara early retirement sudah bagus, tapi secara ekonomi tak tahu siapa yang menyerap.
Vice President of Financial Institution and Market Research PLN Maya Rani Puspita menjelaskan, tantangan itu muncul karena pihaknya telah membangun pembangkit yang dirancang beroperasi selama 30 tahun. Namun. saat baru 10 tahun beroperasi ternyata harus dipensiunkan. Padahal, memensiunkan pembangkit yang masih beroperasi mengakibatkan adanya tambahan biaya yang harus ditanggung.
“Belum lagi, biaya-biaya depresiasi yang belum terjadi. Kalau kami tidak bisa menjual, maka dari mana kami bisa me-recover biaya tersebut? Sebenarnya, tantangan ini sudah sering didiskusikan bersama Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan, karena harus ada pihak yang menyerap atau menggantikan tambahan biaya itu,” katanya dalam Task Force 8 T20 2022 di Jakarta, Kamis (21/7/2022).
Dia menjelaskan, tidak mungkin pihaknya menaikkan tarif listrik ke pelanggan untuk menutup kebutuhan biaya tersebut. Karena akan mempengaruhi masyarakat secara langsung. Di sisi lain, apabila pemerintah yang menanggung kebutuhan tambahan biaya ini, maka pihaknya juga harus memastikan besaran biaya yang akan ditanggung.
“Hal itu, saat ini masih dalam pembahasan secara intens. Apalagi, saat ini kami juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga keuangan agar mereka mau mendukung transisi energi di Indonesia. Upaya itu sejalan dengan PLN yang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 ditargetkan untuk menerapkan bauran energi atau fuel mix pada 2025,” bebernya.
Dia mengaku, pihaknya memiliki tugas untuk melakukan bauran energi pada 2025, yaitu sebanyak 23 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Sehingga harus ada penambahan pembangkit berbasis renewable energy. Karena tidak mungkin, pihaknya menambah renewable energy.
“Sekarang secara suplai sudah over. Sehingga perlu balancing dan perlu ada trade-off untuk menuju net zero emission dengan besarnya biaya kami tanggung,” tutup Maya. (*/eva)
