JagatBisnis.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar diskusi bertema “Sosialisasi Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”, di Bogor, Jawa Barat, Senin (20/6/2022). Dalam diskusi itu, lembaganya berkomitmen turut serta mengupayakan predikat WBK dan WBBM, hingga menjadi lembaga dengan zona integritas yang kuat.
Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto, mengatakan, secara umum, target pembangunan zona integritas adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, hingga pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Karena zona integritas ini penting untuk pelayanan publik. Untuk itu, perlu menyatukan mindset dan pemahaman, terkait zona integritas ini. Sehingga negara ini dapat menjadi pemerintahan yang bersih dan dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
“Komitmen kami untuk membangun zona integritas juga merupakan upaya kelembagaan dalam mencapai target reformasi birokrasi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, disebutkan target reformasi birokrasi adalah akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bebas KKN,” kata Eko, seperti dikutip, Selasa (21/6/2022).
Menurut dia, pelaksanaan program reformasi birokrasi ini pada unit kerja dapat diwujudkan dalam upaya pembangunan zona integritas. Untuk itu, pihaknya berharap, kegiatan ini dapat menjadi ruang yang tepat untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pembangunan zona integritas.
“Kami berharap, hasil dari kegiatan ini diimplikasikan dalam penguatan lembaga kita. Karena keberadaan zona integritas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan indeks kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik hingga meningkatkan standar pelayanan nasional,” paparnya. (*/eva)
