JagatBisnis.com – Sikap Presiden Jokowi melarang menterinya mewacanakan penundaan pemilu yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (6/4/2022), dianggap belum cukup. Rakyat butuh jaminan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai konstitusi.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan, pihak yang mewacanakan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan bukan hanya dari anggota kabinet, tetapi juga ketum partai bahkan pendukung Jokowi. Artinya, Jokowi harus memberikan penegasan patuh konstitusi agar bisa dibaca secara konkret oleh banyak pihak.
“Karena semua wacana itu berkaitan dan berdampak pada posisi Presiden Jokowi, maka ketegasan serta kata-kata yang pasti dan tidak ambigu untuk menyebutkan penolakan atas semua gagasan tersebut, baik penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, maupun presiden tiga periode, harus terucap jelas dan tegas dari Presiden Jokowi,” kata Titi, di Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Titi meragukan wacana atau manuver-manuver politik untuk mendorong penundaan pemilu bakal berhenti setelah Jokowi menegur pembantunya di Istana. Malahan dia mencurigai upaya ini masih terbuka kemungkinan dipaksakan pada saat pembahasan anggaran DPR dengan KPU.
“Rakyat butuh diksi yang lebih tegas dan konkret untuk mengindikasikan ketidaksetujuan dan penolakan presiden atas usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan serta presiden tiga periode,” tuturnya.
Secara terpisah, Ketua DPR Puan Maharani menilai, teguran Jokowi terhadap menterinya sudah cukup. Dia malah mendorong kabinet menaati instruksi presiden dan fokus mengatasi tantangan yang muncul sekarang ini.
“Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini,” kata Puan.
Dia mengatakan saat ini rakyat tidak butuh wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Rakyat lebih mementingkan bagaimana harga bahan pokok tidak melonjak dan mudah didapatkan terutama menjelang Idul Fitri.
“Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi,” tutur Puan.
Pernyataan serupa disampaikan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti yang meminta pemerintah memberi solusi kepada rakyat sekarang ini, bukan menyuarakan penundaan pemilu. Apalagi memperpanjang masa jabatan presiden.
“Jangan ada lagi yang menyuarakan masalah penundaan pemilu atau jabatan tiga periode. Para menteri lebih baik fokus bekerja memulihkan ekonomi yang sedang tidak baik,” ujar La Nyalla. (pia)
