SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, Tapi Tidak dengan Keadilan

JagatBisnis.com –  Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kembali timbul di akun twitternya dikala marak pemberitaan Partai Demokrat mengalami Moeldoko Cs yang menuntun Yusril sebagai daya ketetapannya.

Diketahui, pihak Moeldoko melayangkan percobaan modul Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga ataupun Angkatan darat(AD) atau ART Partai Demokrat ke Dewan Agung.

Dalam cuitannya, SBY menyindir hal daya uang. Bagi SBY, uang memang dapat membeli banyak perihal tetapi tidak seluruhnya dapat dibeli dengan uang.

” Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum dapat dibeli, tetapi tidak untuk kesamarataan,” tutur SBY dalam akun [email protected], Senin 27 September 2021.

Baca pula: Gempar, PUPR Akan Untuk Jalur Tol Awal di RI Gunakan Bambu

Kepala negara RI ke 6 ini pula menambahkan, kalau dirinya masih yakin pada petugas penegak hukum. Ia percaya, kalau petugas penegak hukum masih memiliki integritas yang akan melempangkan kesamarataan.

” Sungguhpun aku masih yakin pada integritas para penegak hukum, berjuanglah supaya hukum tidak berjarak dengan kesamarataan,” tutur SBY

Sebelumnya dikabarkan, Yusril Ihza Mahendra sah jadi daya hukum Partai Demokrat versi kepemimpinan Moeldoko. Rencananya, dalam durasi dekat, Yusri sebagai daya hukum akan menggugat anggaran dasar dan rumah tangga Angkatan darat(AD) atau RT Demokrat ke Dewan Agung.

Grupnya mengunggat Angkatan darat(AD) atau RT partai yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM, Mei tahun lalu.

” Tahap mencoba formil dan materil Angkatan darat(AD) atau ART Parpol ialah perihal terkini dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan kalau Dewan Agung berhak untuk mencoba Angkatan darat(AD) atau ART Parpol karena Angkatan darat(AD) atau ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang- undang dan deputi yang diserahkan Undang- Undang Partai Politik,” ucap Yusril diambil dari keterangannya, Kamis, 23 September 2021.

” Nah, jika Angkatan darat(AD) atau ART Parpol itu ternyata metode pembentukannya dan modul pengaturannya ternyata berlawanan dengan undang- undang, bahkan berlawanan dengan UUD 1945, hingga lembaga apa yang berhak untuk mencoba dan membatalkannya,” tambahnya.(pia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button