Perbendaharaan Indonesia Bakal Dimodernisasi untuk Jaga Uang Negara

JagatBisnis.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah membahas mengenai rencana modernisasi perbendaharaan di Indonesia. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, saat Bedah Buku Biografi Profesional Marwanto Harjowirjono “Maestro Simfoni Perbendaharaan: Pengawal Die-Hard APBN, Pendobrak Reformasi Birokrasi” secara virtual, Selasa (19/10/2021).

“Dalam beberapa bulan terakhir, kami berdiskusi sangat dalam mengenai treasurer Indonesia yang lebih modern. Aspeknya banyak sekali yang telah dilakukan dan yang kita pikirkan untuk kedepannya,” ujar Suahasil.

Tapi, kata dia, ada satu pandangan peranan dari bendahara dan peranan dari seorang pejabat atau peranan dari suatu institusi perbendaharaan itu lebih dari sekedar administrasi, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan.

“Kami berpikir, treasurer Indonesia (perbendaharaan Indonesia) harus juga mampu mengerti, terkait apa yang terjadi di perekonomian Indonesia. Bahkan, keberadaan treasurer Indonesia yang ada di setiap daerah idealnya menjadi analis analis ekonomi Indonesia di setiap daerah,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada yang lebih mengerti mengenai APBN di suatu provinsi, kecuali para pegawai perbendaharaan yang memang menjalankan APBN di daerah tersebut. Tentu dengan memastikan satuan kerjanya lengkap, prosedurnya dengan benar itu merupakan hal yang luar biasa.

“Tapi kami menginginkan treasurer Indonesia yang ada di seluruh Indonesia itu menjadi betul-betul yang menjaga uang rakyat, sebelum berpindah dari rekening kas umum negara ke rekening tempat lain,” ujarnya.

Selain itu, dia juga berharap perbendaharaan Indonesia mampu tahu persis uang negara dipindahkan mampu menghasilkan apa, menghasilkan perekonomian yang seperti apa, dan ini akan membutuhkan transformasi baru.

“Saya rasa yang mungkin saya lihat beberapa tahun terakhir, ada kajian fiskal regional ini adalah basis yang sangat bagus yang telah dimulai juga di zaman Pak Marwanto (eks Dirjen Perbendaharaan Negara), tapi kami ingin membuat ini lebih kuat lagi di tingkat tingkat daerah,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, saat ini sudah muncul perbendaharaan Indonesia yang disebut Regional Chief economists, yang bukan hanya mengerti mengenai bagaimana mengadministrasikan mendokumentasikan, mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan.

“Melainkan paham akan gerak ekonomi dan perbendaharaan itu bisa mempengaruhi, serta meyakini yang dikeluarkan dari bendahara negara itu bermanfaat bagi perekonomian,” pungkasnya. (*/esa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button