KPK Temukan Data Bermasalah Terkait Bansos DKI

JagatBisnis.com –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah masalah terkait program dorongan sosial( bansos) penindakan COVID- 19 di DKI Jakarta 2020- 2021. Salah satunya terkait perbedaaan informasi antara Pemprov DKI dengan Departemen Sosial.

“ Monitoring penilaian program bansos dalam bagan penindakan COVID- 19 ini sebenarnya pula sudah dilakukan sejak tahun lalu dan kita temui banyak hambatan semacam cleansing informasi karena perbandingan informasi dengan Departemen Sosial,” tutur Pimpinan Satuan Kewajiban Koordinasi dan Pengontrolan Wilayah II Dwi Aprillia Linda Astuti, Kamis, 1 Juli 2021.

Dwi menyampaikan impian terdapat kelangsungan sharing kenyataan alun- alun dari rekan- rekan Pemprov DKI untuk bersama- sama menemukan jalan keluarnya. Juga, KPK dan Pemprov DKI telah mengadakan rapat untuk untuk mencermati terkait peruntukan distribusi dan realisasi bansos, detil per jumlah jenjang, metode dan ruang lingkup profesi, angka setiap kontrak setiap rekanan dan hasil dan metode pengawasan penerapan.

Kepala Dinsos Provinsi DKI Jakarta Bonus Lasari menjelaskan pagu anggaran bansos sembako masyarakat terdampak COVID- 19, ATK, insentif aparat dan mengkonsumsi rapat tahun 2020 untuk totalitas 11 langkah distribusi ialah sebesar Rp3, 68 triliun dengan angka realisasi sebesar Rp3, 66 triliun. Sedangkan, realisasi untuk sembako saja sebesar Rp3, 65 Triliun.

Sementara, peruntukan anggaran untuk 4 langkah distribusi bansos kas tahun 2021 sebesar Rp1, 55 Triliun dengan realisasi sebesar Rp1, 19 Triliun.

Lebih lanjut, Bonus menjelaskan Dinsos DKI Jakarta dalam perihal logistik benda atau jasa kegiatan bansos Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 tidak melangsungkan subkontrak pada vendor. Ia mengatakan cuma fasilitator langsung yang melangsungkan kontrak dengan Dinsos dan diseleksi dengan tata cara penunjukan langsung.

3 rekanan tersaring, lanjut ia, ialah Perumda Pasar Berhasil, PT Food Station Tjipinang Berhasil, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Angka kontrak Perumda Pasar Berhasil untuk distribusi 11 langkah dengan jumlah paket sebesar 10. 103. 259 sebesar Rp2, 85 Triliun.

“ Sedangkan angka kontrak PT Food Station Tjipinang Berhasil untuk distribusi langkah 3 dan 4 dengan jumlah paket sebesar 1. 236. 125 sebesar Rp370 Miliyar. Sedangkan angka kontrak PT Trimedia Imaji Rekso Abadi untuk distribusi langkah 6- 11 dengan jumlah paket sebesar 1. 418. 096 sebesar Rp425 Miliyar,” tutur Bonus.

Metode yang dilakukan Dinsos kepada kegiatan di antara lain melalui meminta pendampingan Inspektorat dan Kejaksaan Besar DKI Jakarta. Dinsos pula melakukan teratur administrasi pembagian paket sembako dengan sesuai SOP Ketetapan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020.

“ Dinsos pula memenuhi pertanggungjawaban pembagian akta Informasi Kegiatan Serah Dapat( BAST) dan Pesan Pertanggungjawaban Telak( SPTJM) pada setiap langkah antara fasilitator dengan Dinsos, antara Pimpinan RW dan Dinsos, dan antara RT dengan Keluarga Akseptor Khasiat,” ucap Bonus.

Tidak hanya itu, Ika menjelaskan PPK logistik bansos DKI yang beririsan dengan Dorongan Departemen Sosial ataupun Dorongan Kepala negara ialah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

“ Bila masyarakat sudah menyambut dari Banpres, PKH, ataupun dorongan teratur lain dari Kemensos, tidak bisa dapat lagi dari bansos Provinsi. Untuk wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Timur asli bisa bansos totalitas,” tutur Ika.

Untuk memantau distribusi bansos, Ika menjelaskan, Dinsos memperkerjakan 850 orang disebar ke 267 kelurahan sebagai narahubung masyarakat selama 2 hari per masing- masing jenjang. Kalkulasi insentif ialah Rp150. 000 per hari untuk 11 langkah.

Sementara, untuk pengawasan kepada Banpres, Dinsos tidak dilibatkan.

Ika menjelaskan salah satu alasan kenapa angka kontrak terbesar dialokasikan untuk Perumda Pasar Berhasil merupakan karena Perumda Pasar Berhasil ialah BUMD dan pula agen ritel terbesar di DKI.

Muhammad Hanad Haifani berlaku seperti Inspektur Pembantu V pengawasan kepada penajaan rezim wilayah oleh SKPD atau UKPD di bidang Keselamatan melaporkan kalau Inspektorat telah melakukan pendampingan kepada program bansos tahun 2020 antara lain melakukan review informasi akseptor banos, monitoring bansos dan post audit bansos.

Hasil audit yang dilakukan Inspektorat, BPK dan BPKP kepada program Bansos COVID- 19 tahun 2020 tidak ada penemuan yang penting, cuma informasi yang masih butuh diperbaiki. Tetapi, untuk audit Perumda Pasar Berhasil sendiri belum berakhir dilakukan.

Merespons paparan tentang distribusi bansos tahun 2020, KPK mengatakan distribusi dalam wujud natura lebih beresiko dan banyak hambatan. Salah satu titik rawan dalam distribusi bansos natura merupakan pada penentuan vendor mengenang metode penunjukan langsung.

KPK menganjurkan untuk distribusi bansos 2021 di antara lain supaya cleansing informasi dan perdamaian dengan cara teratur jadi daya utama. Sedangkan, untuk anggaran yang tidak teralirkan wajib secepatnya dikembalikan ke rekening Dinsos.

“ Tidak hanya itu, dalam melakukan penyaluran bansos, diharapkan Inspektorat tetap melakukan pendampingan pada saat pemograman dan penerapan termasuk melakukan post- audit dalam bagan penilaian,” ekstra Linda.(ser)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button