DPR Minta Pemerintah Lebih Perhatikan Sektor Pertanian

Anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati

JagatBisnis.com – Hasil laporan Semester I Kinerja APBN 2021, sektor pertanian menurun. Padahal sektor pertanian ini sangat vital bagi Indonesia, terutama terkait dengan ketahanan pangan. Bahkan, kontribusi sektor pertanian pada PDB semakin menurun. Sedangkan, serapan tenaga kerja pada sektor pertanian tetap tinggi.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, mengungkapkan, dari data BPS, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mencapai 38,78 juta atau 29,59 persen dari total tenaga kerja Indonesia pada Februari 2021.

“Makanya kami berharap, kebijakan-kebijakan pemerintah untuk sektor pertanian lebih diperhatikan. Apalagi, seperti kebijakan dibukanya kran impor di sektor pertanian yang dilakukan di ambang waktu panen. Karena hal itu sangat menyakitkan para petani,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (25/8/2021), usai menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan, di Gedung DPR RI, Jakarta, di Jakarta.

Baca Juga :   Dukung Kebijakan Anies Vaksinasi Sebagai Syarat Berkegiatan, Politikus PKS: Itu Bentuk Pemaksaan yang Positif !

Dia menjelaskan, faktor konsumsi adalah aspek yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1. Karena faktor daya beli masyarakat ini memberi kontribusi paling besar untuk pertumbuhan ekonomi. Hal itu seiring dengan pelonggaran mobilitas sehingga masyarakat sudah mulai beraktivitas dengan baik.

Baca Juga :   Pentingnya Peningkatan UMKM Melalui Transaksi Non Tunai

“Kami memang mengkhawatirkan faktor konsumsi di kuartal kedua. Karena pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2021 yang mencapai 7,07 persen. Angka tersebut tidak terlalu mengejutkan karena diukur dari based line yang sangat rendah pada kuartal 2 tahun 2020 yaitu -5,32 persen. Namun, kami tetap memberikan apresiasi kepada pemerintah. Karena bagaimana pun juga angka ini menunjukkan perbaikan,” tegas Anis.

Baca Juga :   DPR Sahkan RUU HPP, Tarif PPN Naik 11 Persen

Menurut Anis, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang diberlakukan sejak 5 Juli dan masih berlangsung perpanjangannya hingga saat ini, harus benar-benar diantisipasi oleh pemerintah. Terutama untuk faktor konsumsi rumah tangga.

“Karena realitas di lapangan yang saya lihat, kondisi ekonomi keluarga semakin sulit. Berbagai masalah dalam program yang dilakukan pemerintah seperti bantuan social langsung harus benar-benar dibenahi agar benar-benar tepat sasaran,” imbuhnya. (eva)

MIXADVERT JASAPRO