JagatBisnis.com – Universitas Harvard resmi menggugat pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (23/5), menyusul pencabutan izin institusi tersebut untuk menerima mahasiswa internasional mulai tahun ajaran 2025–2026.
Gugatan ini diajukan ke pengadilan federal di Boston, dan menyebut keputusan pemerintah sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap Konstitusi AS serta sejumlah undang-undang federal.
Pukulan untuk Ribuan Mahasiswa Asing
Kebijakan ini berdampak langsung pada sekitar 7.000 mahasiswa internasional yang saat ini menempuh studi di Harvard. Dalam dokumen gugatan, universitas menyatakan bahwa langkah pemerintah bisa menghancurkan misi akademik dan keberagaman institusi.
“Dengan satu goresan pena, pemerintah berusaha menghapus seperempat populasi mahasiswa kami—mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi universitas dan dunia akademik,” demikian pernyataan resmi Harvard.
Harvard juga menuding keputusan ini sebagai bentuk balas dendam politik karena universitas tersebut menolak campur tangan pemerintah dalam hal tata kelola internal, kurikulum, dan kebebasan akademik.
Tuduhan Tajam dari Pemerintah
Keputusan pencabutan izin diumumkan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem, Kamis (22/5). Ia menuduh Harvard “menumbuhkan kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China.”
Pernyataan ini memicu kecaman luas, tidak hanya dari kalangan akademisi tetapi juga dari komunitas internasional. Banyak pihak menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan dapat memperburuk citra pendidikan tinggi AS di mata dunia.
Data terbaru Harvard mencatat sekitar 27% dari total mahasiswa berasal dari luar negeri. Pencabutan izin ini memaksa universitas membatalkan ribuan penerimaan, serta mengacaukan sejumlah program akademik, penelitian, dan kegiatan laboratorium yang melibatkan kolaborasi global.
“Tanpa mahasiswa internasional, Harvard bukanlah Harvard,” tegas pihak universitas dalam pernyataan yang kuat. (Mhd)
