JagatBisnis.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi mengesahkan kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar minimal 50% dari sisa pagu belanja tahun 2024. Kebijakan ini dituangkan dalam surat nomor S-1023/MK.02/2024 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 7 November 2024. Langkah ini akan berpengaruh pada pengeluaran perjalanan dinas berbagai pejabat negara, mulai dari menteri, jaksa agung, kepala kepolisian, hingga pimpinan lembaga negara.
Kebijakan penghematan ini diprediksi akan berdampak pada sejumlah sektor, terutama pariwisata, perhotelan, dan industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Mengingat besarnya anggaran yang biasa digelontorkan untuk perjalanan dinas pemerintah, pemangkasan ini berpotensi menurunkan permintaan untuk hotel-hotel yang memiliki fasilitas besar seperti convention halls, ballroom, atau meeting rooms.
Dampak pada Industri Perhotelan dan MICE
Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,2 triliun untuk perjalanan dinas. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat Rp 37,8 triliun. Meski begitu, dengan adanya pemangkasan anggaran sebesar 50%, sektor-sektor terkait perjalanan dinas, seperti industri perhotelan dan MICE, diperkirakan akan mengalami dampak langsung.
Mirna Goza, Corporate Secretary PT Dyandra Media International Tbk (DYAN), sebuah emiten yang bergerak di industri MICE dan perhotelan, menilai bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas akan mempengaruhi tingkat hunian kamar hotel yang dimiliki perusahaan. Dyandra Media sendiri memiliki hotel dan convention & exhibition halls di Bali dan Surabaya, yang banyak digunakan untuk penyelenggaraan berbagai acara pemerintah dan korporasi.
“Pemangkasan 50% anggaran perjalanan dinas tentu akan berpengaruh pada tingkat hunian kamar, terutama bagi hotel yang memiliki convention & exhibition hall, ballroom, atau meeting room dengan kapasitas besar,” ungkap Mirna.
Selain itu, Dyandra juga memprediksi penurunan jumlah event yang diselenggarakan oleh sektor pemerintah, khususnya di Bali. Bali, yang merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, terkenal dengan kawasan MICE di Nusa Dua, yang sering menjadi lokasi acara besar pemerintah. Penurunan kegiatan pemerintah di lokasi-lokasi ini dapat menyebabkan penurunan omzet bagi sektor perhotelan dan MICE di daerah tersebut.
Pandangan Berbeda dari Industri Penerbangan
Di sisi lain, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menganggap pemangkasan anggaran perjalanan dinas tidak akan berdampak signifikan pada kinerja maskapai nasional. Menurutnya, yang akan berkurang adalah rapat-rapat atau pertemuan yang tidak terlalu penting, sedangkan perjalanan dinas yang benar-benar diperlukan akan tetap dilaksanakan.
“Belum, belum kelihatan. Yang mungkin disuruh dikurangi itu rapat-rapat. Tapi kalau memang mesti pergi, pergi dong,” kata Irfan, menanggapi kebijakan pemangkasan ini.
Namun, pandangan ini berbeda dengan ekonom Nailul Huda dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Huda berpendapat bahwa industri penerbangan akan mengalami dampak yang lebih signifikan, terutama dalam hal permintaan penerbangan untuk perjalanan dinas. Ia menilai bahwa sektor penerbangan akan merasakan penurunan permintaan perjalanan dinas, khususnya perjalanan ke luar negeri.
“Yang akan terdampak cukup dalam adalah industri penerbangan. Mereka akan mengalami penurunan permintaan. Yang harus diprioritaskan untuk dikurangi adalah perjalanan dinas ke luar negeri,” ujar Huda. Ia menambahkan bahwa perjalanan dinas ke luar negeri yang melibatkan delegasi besar, seperti perjalanan dengan 8-10 orang, seharusnya dikurangi.
Dampak Ekonomi Daerah yang Bergantung pada Kegiatan Pemerintah
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Faisal, juga menyarankan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Menurutnya, daerah-daerah yang sangat bergantung pada kegiatan pemerintah pusat, yang bukan bagian dari kawasan pariwisata, kemungkinan besar akan merasakan dampak langsung dari penurunan anggaran perjalanan dinas ini.
“Otomatis pasti memang sudah pasti terkena dampaknya, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada kegiatan pemerintah,” kata Faisal. Namun, ia juga menekankan pentingnya pemantauan yang cermat terkait perjalanan dinas yang esensial. “Perjalanan dinas yang esensial tetap diperlukan untuk memaksimalkan kinerja para pejabat negara,” tambahnya.
Kesimpulan: Evaluasi yang Cermat Diperlukan
Pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50% yang diberlakukan pemerintah berpotensi menimbulkan dampak signifikan pada sektor-sektor terkait, terutama industri perhotelan, MICE, dan penerbangan. Meskipun sektor penerbangan mungkin tidak terpengaruh sebesar sektor perhotelan, dampak penurunan aktivitas pemerintah di daerah-daerah yang bergantung pada acara-acara besar akan terasa cukup signifikan.
Kebijakan ini harus diikuti dengan evaluasi yang cermat untuk memastikan bahwa perjalanan dinas yang penting dan esensial bagi fungsi pemerintahan tetap dapat dilakukan tanpa merugikan industri terkait. Pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana mengoptimalkan pengeluaran anggaran tanpa mengurangi efektivitas kegiatan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan koordinasi, pertemuan internasional, dan acara penting lainnya. (Mhd)
