JagatBisnis.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk merampingkan birokrasi yang selama ini menghambat distribusi pupuk bersubsidi kepada petani. Dalam sambutannya saat menutup Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (12/6), Prabowo mengungkapkan bahwa skema distribusi pupuk sebelumnya terbelit oleh 145 aturan dan regulasi.
“Pupuk dari pabrik milik pemerintah, yang disubsidi oleh APBN, tadinya harus melewati 145 peraturan. Harus tanda tangan menteri, untuk itu harus paraf Dirjen, lalu persetujuan gubernur, bupati, camat—baru sampai ke petani. Saya coret itu semua,” tegas Prabowo.
Birokrasi Berbelit, Distribusi Terhambat
Menurut Presiden, sistem yang terlalu kompleks ini justru memperlambat proses penyaluran pupuk yang seharusnya menjadi kebutuhan mendesak bagi para petani. Birokrasi berlapis dari tingkat kementerian hingga pemerintah daerah dianggap tidak efisien dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Akibatnya, petani kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu, sehingga memengaruhi produktivitas pertanian nasional.
Distribusi Langsung ke Gapoktan
Sebagai solusi, Presiden Prabowo memutuskan agar distribusi pupuk bersubsidi dilakukan langsung dari pabrik ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), tanpa melalui jalur panjang yang sebelumnya diberlakukan.
“Langsung ke Gapoktan. Tidak ada lagi perantara yang bikin lama. Produksi naik. Pupuk yang tadinya langka, ternyata tidak langka. Petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau,” jelasnya.
Pemerintahan Modern: Cepat, Efisien, dan Bebas Kepentingan Sektoral
Prabowo menegaskan, langkah deregulasi ini mencerminkan arah pemerintahannya yang modern—berorientasi pada efisiensi, fleksibilitas, dan kecepatan kerja.
“Peraturan memang penting untuk pengawasan dan pengendalian. Tapi kalau peraturan hanya dibuat untuk mempertahankan kekuasaan sektoral atau kepentingan tertentu yang tidak berpihak pada rakyat, itu harus kita tinggalkan,” tegasnya.
Langkah berani ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang digulirkan Prabowo sejak awal masa pemerintahannya, dengan tujuan memastikan setiap program pro-rakyat berjalan tepat sasaran dan tanpa hambatan administratif yang tidak perlu. (Mhd)
