JagatBisnis.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mengungkapkan bahwa porsi penempatan investasi di saham hingga Maret 2025 tercatat hanya sebesar 6,81%. Angka ini jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan, yaitu 50% dari total dana kelolaan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun, mengungkapkan bahwa total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 798,3 triliun per Maret 2025. Meskipun penempatan saham masih terbatas, Oni mengatakan pihaknya tetap mematuhi peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang membatasi investasi saham pada saham yang tercatat di Bursa Efek dengan ketentuan maksimum 5% untuk setiap emiten dan 50% untuk seluruh portofolio investasi.
Peluang di Pasar Saham Indonesia
Oni menilai bahwa meski porsi investasi di saham masih kecil, kondisi pasar saham Indonesia saat ini memberikan peluang yang baik untuk menempatkan dana pada saham-saham dengan likuiditas tinggi, seperti saham yang terdaftar dalam indeks LQ45 dan memiliki fundamental yang kuat. Pihaknya optimistis bahwa perekonomian Indonesia yang resilient akan memberikan prospek positif ke depannya.
Strategi Pengelolaan Dana yang Hati-hati
Di sisi lain, Oni menekankan bahwa dalam mengelola dana dan investasi, BPJS Ketenagakerjaan sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan yang prudent. Semua keputusan investasi dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan peserta, untuk memastikan ketersediaan dana yang dibutuhkan serta memberikan hasil yang kompetitif.
“Strategi investasi yang kami terapkan adalah Liability Driven Investment, yang memastikan penempatan aset sesuai dengan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang para peserta,” tambah Oni.
Harapan ke Depan
BPJS Ketenagakerjaan berharap, dengan strategi investasi ini, mereka dapat mengoptimalkan hasil pengembangan dana untuk kepentingan peserta, serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. (Hky)
