JagatBisnis.com – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan menerapkan kebijakan pensiun dini untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Penegasan ini disampaikan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang beredar di media mengenai rencana penutupan seluruh pembangkit listrik berbasis batubara pada 2040.
Hashim menjelaskan bahwa sebelumnya, pernyataannya disalahkutip oleh media yang menyebutkan bahwa pemerintah Prabowo-Gibran akan menutup semua PLTU mulai tahun 2040. “Itu tidak benar. Itu salah kutip, kita tidak mau bunuh diri secara ekonomi. Kalau kita tutup pusat tenaga listrik tenaga uap, ekonomi kita nanti akan hancur. Maka nanti itu berimbang,” ujarnya di Jakarta, Jumat (31/1).
Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa setelah tahun 2040, pemerintah tidak akan membangun PLTU baru, sesuai dengan komitmen untuk melakukan transisi energi yang lebih ramah lingkungan. “Setelah tahun 2040 tidak bakal ada pusat-pusat tenaga uap baru, itu yang dimaksud Pak Prabowo, dimaksud saya, dan pemerintah,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan pasokan tenaga listrik yang berimbang dan lebih ramah lingkungan.
Hashim juga menyoroti bahwa tidak ada satu pun negara di dunia yang sepenuhnya menutup pembangkit listrik tenaga uap. Sebagai contoh, Jerman yang menutup pembangkit tenaga nuklir kini menghadapi stagnasi ekonomi akibat krisis energi. “Tidak ada negara satu pun di bumi ini yang akan menutup pusat-pusat listrik tenaga uap. Tidak ada satu pun. Tenaga nuklir ada, itu Jerman, tapi Jerman sekarang merasakan dampak negatif dari penutupan dari tenaga nuklir,” ungkapnya, mengingat pengalaman pahit yang dialami oleh negara-negara lain akibat kebijakan energi yang terlalu cepat.
Dengan penegasan ini, Hashim memastikan bahwa Indonesia akan menghindari risiko serupa dan tidak ingin mengulang pengalaman buruk negara lain. (Mhd)
