JagatBisnis.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut positif inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang mendorong keterlibatan sektor swasta dalam proyek infrastruktur di Indonesia. Namun, Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, mengungkapkan beberapa tantangan yang masih perlu diperbaiki terkait skema kerja sama antara pemerintah dan swasta.
“Kami sangat mendukung keterbukaan kerjasama ini karena banyak pelaku usaha yang ingin terlibat, namun belum mendapat kesempatan karena berbagai hal,” ujar Shinta dalam wawancara, Jumat (17/1).
Kendala dalam Keterlibatan Swasta
Shinta mengidentifikasi beberapa kendala utama yang menghambat keterlibatan pelaku usaha swasta dalam proyek infrastruktur. Salah satunya adalah kurangnya kepastian hukum, terutama dalam hal yang berada di luar kendali pihak swasta, seperti komitmen pendanaan dari pemerintah dan masalah pembebasan atau pengadaan lahan.
“Beberapa isu lain yang perlu diperhatikan adalah permodalan, aspek kompetisi, kerjasama dengan BUMN, dan perhitungan aspek komersial yang menjadi dasar return on investment, yang dirasa belum memadai,” ungkap Shinta.
Peningkatan Skema Kerja Sama yang Menarik
Shinta berharap pemerintah dapat menyusun penawaran proyek infrastruktur yang lebih menarik secara komersial bagi pelaku usaha swasta. Meskipun dalam dekade terakhir pemerintah telah melakukan pembaruan skema kerja sama untuk memastikan stabilitas finansial dan kepastian hukum yang lebih baik, Shinta menilai masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, khususnya dalam aspek komersial proyek infrastruktur yang ditawarkan.
“Pemerintah telah banyak meng-update skema kerja sama agar lebih stabil secara finansial dan mengurangi risiko mangkrak, ini merupakan capaian positif yang harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan,” tambahnya.
Pentingnya Menjaga Keberlanjutan Kerja Sama
Shinta menambahkan bahwa sering kali pemerintah menawarkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah ‘pioneer’ yang tidak memiliki potensi komersial yang baik bagi swasta. Oleh karena itu, skema kerja sama yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan pasar perlu dipertimbangkan lebih matang.
“Skema kerja sama antara pelaku usaha dengan BUMN juga perlu perhatian. Kerja sama ini harus saling menguntungkan, misalnya jika pelaku usaha berperan sebagai subkontraktor dalam proyek infrastruktur,” jelas Shinta.
Harapan untuk Kerja Sama yang Lebih Menarik
Lebih lanjut, Shinta menekankan pentingnya pemerintah untuk terus memperbaiki skema kerja sama dalam proyek infrastruktur. Tujuannya agar proyek tersebut tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga menarik secara komersial bagi sektor swasta, sehingga tingkat keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur dapat tercapai sesuai harapan.
Dukungan Terhadap Kebijakan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggandeng sektor swasta untuk menggarap sebagian besar proyek infrastruktur di Indonesia. Prabowo beralasan bahwa pihak swasta dianggap lebih efisien, efektif, dan berpengalaman dalam menangani proyek-proyek besar ini.
Dengan adanya dorongan tersebut, Apindo berharap pemerintah dapat terus memperbaiki skema kerjasama dan meningkatkan transparansi dalam setiap tahap perencanaan proyek infrastruktur agar dapat menarik lebih banyak investasi dari sektor swasta. (Mhd)
