JagatBisnis.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama negara ini dapat beroperasi pada tahun 2032 mendatang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan biaya listrik dan mendukung transisi menuju penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Kita targetkan di 2032 nuklir sudah jalan, karena ini salah satu cara menurunkan cost listrik dan sekaligus menuju Energi Baru Terbarukan (EBT),” ungkap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Senin (2/12).
Kapasitas PLTN Awal: 250-300 MW
Bahlil juga menjelaskan bahwa kapasitas PLTN pertama Indonesia tidak akan terlalu besar pada tahap awal, dengan perkiraan kapasitas antara 250 hingga 300 megawatt (MW). Meskipun demikian, pemerintah berencana untuk mengembangkan kapasitas PLTN lebih besar di masa depan, seiring dengan perkembangan teknologi dan penguasaan kemampuan dalam pengoperasian pembangkit listrik berbasis nuklir ini.
“Menyangkut dengan nuklir ini adalah salah satu terobosan yang harus kita lakukan dan di Dewan Energi Nasional (DEN) sudah membicarakan. Mungkin tahap awal tidak dalam skala besar, 250-300 megawatt, kedepannya kita akan buat lebih besar dan lebih baik,” tambah Bahlil.
Pengembangan Teknologi Reaktor Nuklir Generasi Ke-4 dan Ke-5
Dalam kesempatan yang sama, Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan bahwa pengembangan PLTN di Indonesia akan difokuskan pada penguasaan teknologi nuklir yang aman dan efisien. Salah satu prioritas utama adalah pengembangan modul-modul reaktor nuklir generasi ke-4 dan ke-5, yang dikenal dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi dan desain yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu, penggunaan nuklir sebagai bagian dari portofolio energi Indonesia juga sejalan dengan target Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP) ke-29 yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan. Pada konferensi tersebut, Indonesia menyampaikan komitmennya untuk menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 100 GW hingga 2030, dengan 75% di antaranya berasal dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), salah satunya melalui nuklir.
Pembentukan Organisasi Pengelola Energi Nuklir
Untuk mewujudkan rencana ini, pemerintah Indonesia juga tengah mempersiapkan pembentukan organisasi yang bertugas untuk mengelola program energi nuklir dalam negeri, yang dikenal dengan nama Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa pembentukan NEPIO menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan Indonesia untuk memulai proyek nuklir ini.
“Nah, yang perlu kita siapkan itu adalah proses pembentukan organisasi, NEPIO-nya dulu. Ini saya akan kebut, mudah-mudahan segera diputuskan oleh Pak Menteri konsepnya, karena Pak Menteri minta yang simple,” jelas Eniya pada 19 November lalu.
Eniya menargetkan bahwa pembentukan NEPIO akan selesai pada akhir tahun 2024 ini, yang nantinya akan menjadi penggerak utama dalam persiapan dan implementasi PLTN di Indonesia.
Proyeksi Nuklir sebagai Pilar Energi Masa Depan
Rencana pengembangan PLTN di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan listrik domestik, tetapi juga sebagai bagian dari strategi Indonesia untuk mewujudkan target penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih besar di masa depan. Dalam konteks ini, energi nuklir diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama yang mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.
Dengan memulai pembangunan PLTN pada 2032, Indonesia berharap dapat mengurangi biaya listrik jangka panjang dan berkontribusi pada pencapaian target nasional untuk mengurangi emisi karbon, serta menggerakkan ekonomi melalui pengembangan teknologi dan infrastruktur energi terbarukan yang lebih canggih.
Ke depannya, pengembangan energi nuklir di Indonesia akan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendukung transisi energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan, seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya mitigasi perubahan iklim. (Hky)
