Pemerintah Salurkan 9,55 Juta Ton Pupuk Subsidi Langsung ke Petani di 2025

Pemerintah Salurkan 9,55 Juta Ton Pupuk Subsidi Langsung ke Petani di 2025. foto dok agricom.id

JagatBisnis.com – Pemerintah Indonesia berencana untuk menyalurkan 9,55 juta ton pupuk subsidi langsung kepada petani pada tahun 2025. Skema baru ini muncul sebagai usulan dari Kementerian Pertanian (Kementan), dengan tujuan untuk mempermudah distribusi pupuk dan mengurangi ketergantungan pada skema Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pemberian pupuk subsidi dalam bentuk volume yang tetap akan memberikan kepastian bagi petani, yang sebelumnya menghadapi fluktuasi dalam bantuan uang.

Baca Juga :   Mentan Amran Pastikan Kirim Bantuan Ke Distrik Amuma Papua

Pemberian pupuk subsidi ini akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pangan, yang saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah. Aturan baru ini bertujuan untuk menyederhanakan proses distribusi yang sebelumnya melibatkan banyak regulasi, yakni sekitar 147 regulasi yang seringkali mempersulit penyaluran pupuk tepat waktu. Dengan perpres baru, proses distribusi akan dipangkas, hanya membutuhkan surat keputusan Menteri Pertanian, dan melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai penyalur langsung kepada kios atau kelompok tani (gapoktan).

Baca Juga :   Minimas Plantation Sumbang 2 Unit Ambulance dan Paket Sembako ke Kementan

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), menyebutkan bahwa pemangkasan jalur distribusi pupuk dapat mempercepat penyaluran, namun tantangan tetap ada, seperti masalah disparitas harga antara pupuk subsidi dan nonsubsidi. Hal ini sering menimbulkan praktik permainan harga dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Dwi juga menyoroti ketergantungan pada impor bahan baku pupuk serta masalah pengelolaan anggaran subsidi yang sering terlambat, yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyaluran.

Baca Juga :   Peringati Hakordia 2023, Mentan Amran Minta Pegawai Perangi Korupsi Sampai Ke Akarnya

Namun, Agus Taman, Ketua Koperasi Kongbeng Bersatu, menyambut positif perubahan ini. Ia berharap dengan penyaluran pupuk langsung ke kelompok tani, kebutuhan pupuk para petani akan lebih terdata dengan baik, sehingga pasokan bisa disesuaikan dengan luas lahan yang digarap, dan mengurangi masalah distribusi yang tidak merata.

Pemerintah berharap dengan perubahan skema ini, distribusi pupuk subsidi akan menjadi lebih efisien, tepat waktu, dan tepat sasaran, mendukung peningkatan produksi pertanian di seluruh Indonesia. (Zan)