JagatBisnis.com – Lebih dari 150 pengungsi Rohingya berhasil diselamatkan dari lepas pantai Indonesia pada Kamis (24/10). Badan Pengungsi PBB, UNHCR, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah setempat dalam upaya penyelamatan ini.
Kronologi Penyelamatan
Menurut UNHCR, perahu yang membawa 152 pengungsi telah terombang-ambing di laut sekitar Aceh selama beberapa hari. Perahu tersebut terpaksa berhenti 1,6 km dari garis pantai Kabupaten Aceh Selatan sambil menunggu izin untuk mendarat. Akhirnya, pada Kamis sore, mereka diizinkan untuk mendarat dengan selamat.
Banyak dari penumpang adalah perempuan dan anak-anak yang rentan, yang menjadi korban perdagangan manusia. Dalam laporannya, UNHCR menyampaikan, “Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak berwenang dan masyarakat setempat atas semangat kemanusiaan dan upaya penyelamatan nyawa.”
Tantangan Hukum dan Sosial
Meskipun Indonesia telah menunjukkan kepedulian dalam situasi ini, negara ini bukan penanda tangan konvensi pengungsi PBB. Artinya, pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi asing, termasuk dari Myanmar. Saat ini, masyarakat setempat secara sukarela memberikan bantuan, sementara pemerintah Indonesia meminta negara-negara tetangga untuk berbagi beban dalam menampung warga Rohingya.
Masyarakat Aceh, yang mayoritas Muslim, umumnya bersimpati terhadap penderitaan sesama Muslim. Namun, ada juga kekhawatiran terkait penggunaan sumber daya yang langka, dan terkadang terjadi ketegangan antara pengungsi dan penduduk setempat. Pada bulan Desember 2023, misalnya, ratusan mahasiswa memaksa relokasi lebih dari 100 pengungsi Rohingya dengan menyerbu balai komunitas tempat mereka berlindung.
Pola Kedatangan Pengungsi
Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia mengikuti pola siklus alam. Arus kedatangan cenderung melambat selama bulan-bulan badai dan meningkat kembali saat kondisi laut tenang, seperti yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir.
Kesimpulan
Penyelamatan ini menunjukkan komitmen kemanusiaan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah lokal dalam menghadapi krisis pengungsi. Dengan tantangan hukum dan sosial yang ada, diharapkan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional dapat terus membantu mereka yang membutuhkan perlindungan. (Mhd)
